TPID Eks Karesidenan Pekalongan Gelar Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Inflasi 2024

Semarang, Viva Jogja – Pimpinan Daerah Eks Karesidenan Pekalongan, yang mencakup wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya, menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk pengendalian Inflasi 2024. 

Pertemuan ini berlangsung pada Jumat, 27 September 2024, di Semarang, dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. 

Dalam pertemuan ini, topik utama yang dibahas adalah penguatan data dan informasi sebagai langkah efektif untuk mengendalikan inflasi yang terus meningkat di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. 

Pengendalian inflasi berbasis data ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta menjaga keseimbangan ekonomi antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan produsen, seperti petani dan peternak.

Penguatan Data untuk Pengendalian Inflasi Berkelanjutan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Marwadi menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah tidak bisa lepas dari pentingnya data yang valid dan akurat. 

“Kebijakan tanpa data yang kuat akan sulit untuk memberikan hasil optimal. Oleh karena itu, TPID di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan harus meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan dan pengolahan data terkait harga dan pasokan komoditas,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa penguatan data ini akan membantu daerah dalam mengatasi fluktuasi harga, khususnya pada komoditas pangan yang seringkali menjadi penyebab utama inflasi di tingkat lokal. 

Ketersediaan pasokan, distribusi yang lancar, dan harga yang terjangkau menjadi pilar utama yang harus dijaga untuk mengurangi dampak inflasi pada masyarakat.

Andriansyah, selaku Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal di Kemenko Perekonomian, mengingatkan bahwa inflasi tidak hanya dipicu oleh komoditas pangan. 

“Selain Volatile Foods, kita juga harus waspada terhadap Inflasi Inti dan Administered Prices yang turut berperan besar dalam mendorong inflasi,” ujarnya. 

TPID Awards: Penilaian Positif untuk Eks Karesidenan Pekalongan

Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian TPID Awards 2023, TPID di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan menunjukkan hasil yang menggembirakan. 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penilaian TPID mencatatkan pertumbuhan positif, yang menandakan bahwa langkah-langkah yang diambil semakin efektif dalam menjaga stabilitas harga di wilayah tersebut.

“Ini bukti bahwa koordinasi yang baik antar daerah dalam hal pengendalian inflasi mulai menunjukkan hasilnya. Namun, masih banyak yang harus ditingkatkan, terutama dalam hal sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah,” tegas TB. Chaerul Dwi Sapta, dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, yang hadir secara daring.

Sembilan Langkah Konkret untuk Pengendalian Inflasi

Dalam diskusi tersebut, TB. Chaerul juga mengingatkan kembali sembilan langkah konkrit yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi. 

Langkah-langkah ini meliputi pemantauan harga dan stok komoditas, pencanangan gerakan menanam, operasi pasar murah, hingga koordinasi dengan daerah penghasil komoditas. 

Semua langkah ini harus dilakukan secara konsisten untuk menghindari lonjakan harga yang tidak terduga, terutama menjelang akhir tahun dan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan melalui kebijakan fiskal yang berupa dana transfer ke daerah, seperti DAK Fisik, DAK Non Fisik (KPP), Dana Desa, dan insentif fiskal lainnya. 

Rossi Rizki Bestari, Analis Keuangan Pusat dan Daerah dari Kementerian Keuangan, menyebut bahwa sepanjang tahun 2024, realisasi belanja APBD terkait pengendalian inflasi di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.