PKB Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD: Hemat Anggaran atau Langkah Mundur Demokrasi?

“Kalau otonomi daerah ada di kabupaten/kota, lalu gubernur sebenarnya hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemilihan langsung untuk gubernur perlu dievaluasi karena terlalu mahal dan kurang relevan,” tegasnya.  

PKB menilai bahwa tingginya biaya pemilihan langsung tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Demokrasi tetap penting, tetapi efisiensi anggaran juga harus menjadi perhatian utama.  

Omnibus Law untuk Reformasi Sistem Pilkada  

Sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Gus Jazil mengungkapkan bahwa PKB mengusulkan revisi besar-besaran terhadap sistem pemilu melalui pendekatan omnibus law.

Paket undang-undang ini akan menggabungkan tiga regulasi utama: UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.  

“Dengan omnibus law, kita bisa menciptakan sistem yang lebih sederhana, hemat, dan tetap demokratis,” jelasnya.