BEM KM UGM Desak Presiden Tinjau Ulang Efisiensi Anggaran

“Presiden Prabowo mesti menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup,” tambahnya.

BEM KM UGM, memberikan dua tuntutan utama bagi pemerintah. Pertama, Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi total dengan menyesuaikan kapasitas APBN dan kemampuan ekonomi nasional saat ini.

Selain itu, pemerintah tidak perlu malu untuk mempertimbangkan skema pembatalan dan mengembalikan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Kedua, penerapan Kebijakan Pajak Progresif diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan negara yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengatur kembali prioritas masyarakat sebelum kembali mengambil kebijakan. “Kembalikan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dan masa depan dengan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari korupsi,” ucap Tiyo.

Jika pemerintah belum memenuhi tuntutan mahasiswa, maka BEM KM UGM bersama mahasiswa dari berbagai di Indonesia juga akan kembali menggelar aksi serupa yang akan menggandeng masyarakat dengan jumlah massa yang lebih besar. *