BEM KM UGM Desak Presiden Tinjau Ulang Efisiensi Anggaran

Jogja, VIVA Jogja – Berbagai elemen mahasiswa telah elakukan aksi demonstrasi yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro kondisi rakyat. Demikian halnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada yang turut ikut serta dalam aksi protes terhadap pemerintah.

Ketua BEM-KM UGM, Tiyo Ardianto mengatakan pihaknya meminta Presiden perlu meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran terutama pemangkasan anggaran menyangkut pendidikan, kesehatan, fasilitas dan pelayanan publik perlu dikaji secara mendalam dengan menimbang kepentingan masyarakat. “Kita minta Presiden untuk meninjau ulang,” kata Tiyo Ardianto, Selasa (18/02/2025).

Dikatakan Tiyo, anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan selama ini sebenarnya belum ideal untuk menopang pendidikan dasar, mengalah hingga jenjang pendidikan tinggi. Bahkan isu mengenai kelayakan sarana dan prasarana pendidikan, hingga gaji guru honorer masih belum diatasi oleh pemerintah.

Namun anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mulanya sejumlah Rp33,5 triliun dipangkas sebesar Rp8 triliun hingga menyisakan Rp25,5 triliun untuk dikelola sepanjang tahun. Keputusan ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan. Apalagi pemangkasan anggaran di Kemendiktisaintek RI.

“PTN pastilah tambah pusing karena harus mencari tambahan dana. Jalan keluar paling gampang? Naikkan UKT. Siapa yang jadi korban? Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat Indonesia yang harus menguburkan mimpinya untuk kuliah hanya karena tak ada biaya,” jelas Tiyo.

Walaupun pemerintah baru-baru ini memberikan respon bahwa tidak akan ada kenaikan UKT dan program KIP-K tetap dijalankan, namun menurutnya sangat disayangkan bahwa sejak awal pemerintah mengorbankan anggaran pendidikan dalam kebijakan efisiensi anggaran.

Masih ada kemungkinan pemerintah kembali melakukan pemotongan anggaran. Pasalnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memuat arahan untuk menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Tiyo menilai, tidak bijak jika efisiensi anggaran dijalankan sedemikian rupa untuk mendukung program yang sejak awal sulit untuk ditopang APBN, seperti program MBG.

“Presiden Prabowo mesti menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup,” tambahnya.

BEM KM UGM, memberikan dua tuntutan utama bagi pemerintah. Pertama, Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi total dengan menyesuaikan kapasitas APBN dan kemampuan ekonomi nasional saat ini.

Selain itu, pemerintah tidak perlu malu untuk mempertimbangkan skema pembatalan dan mengembalikan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Kedua, penerapan Kebijakan Pajak Progresif diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan negara yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengatur kembali prioritas masyarakat sebelum kembali mengambil kebijakan. “Kembalikan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dan masa depan dengan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari korupsi,” ucap Tiyo.

Jika pemerintah belum memenuhi tuntutan mahasiswa, maka BEM KM UGM bersama mahasiswa dari berbagai di Indonesia juga akan kembali menggelar aksi serupa yang akan menggandeng masyarakat dengan jumlah massa yang lebih besar. *