Klithih di Jogja Muncul Lagi, Dewan Desak Pemda DIY Bentuk Satgas Khusus 

Jogja – Kejahatan jalanan atau Klithih yang kembali marak di DIY menuai keprihatinan semua pihak. Tak ingin klithih menghantui warga dan wisatawan, DPRD DIY mendesak Pemda membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus. 

"Sudah saat nya DIY memiliki Satgas Pemberantasan Kejahatan Jalanan atau awam menyebut dengan "Klithih". Keberadaan Satgas ini perlu didukung dengan kewenangan luar biasa dan anggaran yang cukup untuk sarana dan prasarana. Anggota Satgas ini adalah aparat penegak hukum termasuk Polri TNI dan Kejaksaan serta Kumham, lembaga lain dan tokoh masyarakat. Satgas bertanggung jawab kepada pembina wilayah dalam hal ini Gubernur DIY," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, melalui keterangan tertulis, Rabu (29/3/2023). 

Politikus PDI Perjuangan menegaskan, penanganan kenakalan remaja harus dengan pelibatan semua pihak. Apalagi, belajar dari kasus Klithih sebelumnya sampai orang tua tahu anaknya keluar rumah.

"Berarti memang faktor keluarga menjadi hal mendasar. Harus melibatkan semua stake holder menangani masalah ini bersama," katanya. 

Ia mencontohkan, Jaga Warga dan Satlinmas bisa diefektifkan menjadi punggawa Satgas Khusus memantau anak-anak yang berpotensi menjadi pelaku klithih ini. Mereka bisa menjadi garda terdepan. 

"Buatkan data potensi. Kemudian, beri edukasi kepada keluarga yang rentan ini. Dan ini semua harus menjadi satu, saling berintegrasi antar pihak," jelasnya. 

Eko menyebutkan hadirnya Satgas diharapkan bisa berguna berikan rekomendasi, regulasi kebijakan strategis yang diperlukan. 

Akar masalah sosial di DIY disebutkan perlu diatasi serius. Hingga kini masih ada pekerjaan rumah dan butuh kerja keras dari pemerintah daerah untuk selesaikan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan yang ada di DIY. Angka kemiskinan 11,04 persen, pengangguran terbuka 4.06 persen, lalu gini ratio angkanya 0,439. 

"Ini pekerjaan rumah yang butuh diselesaikan secara dengan solusi kebijakan pembangunan yang tepat," kata Eko. 

Misalnya bagaimana solusi kebijakan untuk atasi fenomena melemahnya nilai-nilai budaya yang hilang atau terkikis nya kearifan lokal di tengah masyarakat. 

"Adanya fenomena aksi kekerasan jalanan oleh anak-anak remaja, ini harus jadi perhatian orang tua lebih serius. Tapi bagaimana bisa berjalan kalau orang tua ada dalam situasi kemiskinan dan alami kesenjangan pendapatan? Ini butuh solusi kebijakan pemda," katanya.

Sosialisasi peraturan daerah dan kerjasama antar lembaga baik institusi pendidikan formal dengan keluarga penting terus dibangun termasuk penanaman pendidikan karakter bagi remaja dan anak.

"Secara formal pendidikan karakter bisa dijalankan di sekolah agar siswa punya prestasi. Ada transformasi digital, budaya teknologi informasi yang baru perlu juga diajarkan kepada anak dan remaja. Upaya bangkit kan lagi kearifan lokal penting. Perlu juga bangun lebih banyak ruang terbuka hijau dan upayakan fasilitasi kebijakan yang bisa lebih bahagiakan rakyat. Khusus bagi pelalu kejahatan jelas butuh langkah penegakkan hukum dan rehabilitasi," katanya