Menuju Nol Kematian Dengue 2030, Pakar UGM Tekankan Perbaikan Tata Laksana Klinis
- Dok Humas UGM
SLEMAN, VIVA Jogja – Indonesia masih menghadapi beban besar penyakit dengue meski tren kasus dan angka kematian menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Kesehatan RI mencatat, angka kematian akibat dengue turun dari 0,9 persen pada 2021 menjadi 0,4 persen pada 2025. Angka penularan juga menurun dari 92 kasus per 100.000 penduduk pada 2024 menjadi 57 kasus per 100.000 penduduk pada 2025. Namun, Indonesia tetap tercatat sebagai negara dengan beban dengue tertinggi di Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia, menyumbang sekitar 17 persen dari total kematian dengue global pada 2025.
Ketua Tim Kerja Penyakit Akibat Tular Vektor dan Zoonotik, Gigitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, dr. Fadjar SM Silalahi, menegaskan bahwa meski angka kasus menurun, kewaspadaan harus tetap dijaga agar tidak terjadi lonjakan di masa mendatang. “Kalau kita lihat data, Indonesia memiliki beban dengue tertinggi di Asia Tenggara. Ini menunjukkan betapa persoalan dengue harus terus menjadi perhatian kita,” ujarnya dalam seminar dan workshop ASEAN Dengue Day (ADD) 2026 bertajuk Menuju Nol Kematian Dengue 2030: Antara Impian atau Kenyataan? yang digelar di Auditorium FK-KMK UGM, Senin (29/6).
Dosen Departemen Kesehatan Anak FK-KMK UGM, Dr dr Ida Safitri Laksanawati, menekankan bahwa tata laksana klinis menjadi komponen penting dalam menekan angka kematian akibat dengue. Menurutnya, perjalanan penyakit dengue berlangsung singkat dan dinamis sehingga diagnosis dini, pemantauan kondisi klinis, serta penanganan tepat menjadi faktor krusial. “Dengue adalah penyakit infeksi akut, waktunya praksis tidak akan lebih dari dua minggu, berbeda dengan HIV dan malaria yang bisa sampai berbulan-bulan,” jelasnya. Tantangan terbesar, lanjut Ida, justru muncul pada fase awal ketika gejala sulit dibedakan dengan penyakit infeksi lain yang juga banyak ditemukan di Indonesia.
Selain tata laksana klinis, penguatan sistem rujukan juga dinilai berperan penting. Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, Dr Diah Ayu Puspandari, menyoroti masih banyak pasien yang langsung datang ke rumah sakit tanpa terlebih dahulu mengakses layanan primer. “Dari hasil kajian, ada sekitar 21,8 persen pasien yang langsung ke fasilitas kesehatan rujukan tanpa melalui puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),” ungkapnya. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Karena itu, diperlukan penguatan peran FKTP, koordinasi antarfasilitas kesehatan, ketersediaan transportasi rujukan, peningkatan kapasitas fasilitas rujukan, serta pemanfaatan data dan sistem informasi agar pasien dapat dirujuk tepat waktu sehingga risiko kasus berat maupun kematian dapat ditekan.
