UMY Satukan PTS DIY, Bahas Tantangan dan Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi

BANTUL, VIVA Jogja – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menginisiasi forum rektor perguruan tinggi swasta (PTS) di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Forum yang digelar Senin (06/07/2026) di Gedung AR Fachruddin A lantai 5 UMY ini mempertemukan pimpinan sejumlah PTS dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi pendidikan tinggi swasta.

Baca Juga

Sekretariat DPRD DIY Tunjukkan Tren Positif Menuju Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih

Forum tersebut dihadiri perwakilan dari UMY, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Janabadra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma (USD), serta para dekan di lingkungan UMY. Diskusi berlangsung intensif dengan menyoroti isu penurunan jumlah mahasiswa, skema pembiayaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), hingga regulasi yang dinilai membebani operasional kampus swasta.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof Dr Zuly Qodir menjelaskan bahwa forum ini merupakan langkah konsolidasi aspirasi PTS agar dapat disampaikan langsung kepada pemerintah. Menurutnya, perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan yang berbeda dengan perguruan tinggi negeri, sehingga kebijakan yang diterbitkan harus mempertimbangkan kondisi aktual. “Kami ingin menyampaikan kondisi riil perguruan tinggi swasta agar pemerintah memahami tantangan yang sedang kami hadapi,” ujarnya.

Baca Juga

Belanja Daerah DIY 2027: Strategi Rp4,93 Triliun untuk Tekan Kemiskinan dan Wujudkan Pancamulia

Salah satu isu yang mengemuka adalah kewajiban memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk penerimaan mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Zuly menilai kebijakan tersebut belum diimbangi dengan dukungan pembiayaan yang memadai. “PTS didorong menerima mahasiswa dari wilayah 3T sebagai bagian dari IKU, tetapi tidak disertai dukungan pendanaan. Jika setiap program studi diwajibkan menerima mahasiswa tersebut tanpa bantuan negara, tentu akan menjadi beban finansial yang besar,” jelasnya.

Selain itu, tuntutan peningkatan peringkat perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional juga menjadi sorotan. Menurut Zuly, kampus swasta dituntut mengikuti berbagai pemeringkatan dan akreditasi, namun sebagian besar pembiayaannya masih harus ditanggung sendiri. “Tuntutannya tinggi, sementara kontribusi negara terhadap pembiayaannya belum seimbang,” tambahnya.

Halaman Selanjutnya

Skema pembiayaan KIP-K juga menjadi perhatian utama. Zuly menjelaskan bahwa besaran bantuan KIP-K sekitar Rp4,5 juta per mahasiswa belum mampu menutup biaya pendidikan di banyak PTS. Di UMY, misalnya, rata-rata biaya pendidikan berada di atas nominal tersebut. “Selisih biaya harus ditanggung kampus karena mahasiswa penerima KIP-K tidak diperbolehkan dikenai pungutan tambahan. Kondisi ini tentu menjadi beban berat bagi perguruan tinggi swasta,” ungkapnya.

Baca Juga

UMUKA Karanganyar Gandeng Pakar Malaysia, Siapkan Lulusan Bahasa Inggris Berdaya Saing Global