Masela Abadi: Antara Diplomasi Presiden dan Fondasi Struktural Proyek Energi Raksasa
- Dok Humas UMY
BANTUL, VIVA Jogja - Pembangunan fisik Proyek LNG Abadi Masela resmi dimulai pada 16 Juli 2026 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Momentum groundbreaking ini menjadi tonggak penting bagi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD20,9 miliar. Namun, di balik sorotan publik terhadap diplomasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pakar menilai percepatan proyek ini tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor struktural yang telah dipersiapkan jauh sebelum pertemuan tingkat tinggi di Tokyo.
Arie Kusuma Paksi, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus pakar Ekonomi Politik Internasional, menegaskan bahwa diplomasi presiden memang berperan sebagai akselerator, tetapi bukan satu-satunya penentu. Menurutnya, restrukturisasi kepemilikan, kesiapan teknis, serta kepentingan strategis investor Jepang sudah menjadi fondasi yang memungkinkan proyek bergerak lebih cepat. “Jarak antara pertemuan di Tokyo dan pelaksanaan groundbreaking yang relatif singkat bukan murni hasil diplomasi presiden,” ujarnya.
Restrukturisasi kepemilikan proyek menjadi salah satu faktor kunci. Setelah Shell keluar pada 2023, kepemilikan dialihkan kepada Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas Masela. Kini, INPEX Masela bertindak sebagai operator dengan 65 persen saham, Pertamina menguasai 20 persen, dan Petronas 15 persen. Perubahan struktur ini membuka jalan bagi konsolidasi kepentingan dan memperkuat kepercayaan investor. Selain itu, tahap front-end engineering design (FEED) telah dimulai sejak Agustus 2025, menandakan kesiapan teknis yang matang sebelum proyek masuk ke tahap konstruksi.
Diplomasi Prabowo di Tokyo pada 31 Maret 2026, ketika bertemu dengan 13 pimpinan perusahaan besar Jepang termasuk CEO INPEX Takayuki Ueda, memang memberi dorongan politik yang signifikan. Pertemuan tersebut memperkuat komitmen kerja sama investasi dan hilirisasi energi. Namun, Arie menilai keberhasilan percepatan proyek lebih tepat dibaca sebagai hasil pertemuan tiga faktor: kepentingan strategis Jepang terhadap pasokan gas, restrukturisasi kepemilikan yang tuntas, serta ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan terhadap proyek yang stagnan. “Jika presiden mengunjungi investor lain tanpa ketiga faktor ini, kunjungan tersebut hanya akan menjadi seremoni tanpa hasil konkret,” katanya.
Ketegasan pemerintah juga menjadi sorotan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna 20 Juli 2026, Prabowo menegaskan bahwa izin proyek dapat dicabut bila tidak ada perkembangan dalam enam bulan. Arie menilai kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai instrumen institusional, bukan sekadar tekanan personal. Ancaman pencabutan izin memang bisa mempercepat komitmen investor, tetapi penggunaannya berulang tanpa kerangka hukum yang jelas berisiko menimbulkan persepsi ketidakpastian regulasi. “Diskresi presidensial yang terus digunakan tanpa kerangka kelembagaan yang jelas dapat meningkatkan persepsi risiko politik, bukan menurunkannya,” ungkapnya.
