Sekolah Rakyat di Tengah Transisi Demografi, Dosen UMY: Prioritaskan Akses dan Mutu Pendidikan

BANTUL, VIVA Jogja  – Program Sekolah Rakyat yang tengah dikembangkan pemerintah menjadi sorotan publik karena muncul di tengah fenomena penurunan jumlah anak usia sekolah dasar di sejumlah daerah. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan apakah pembangunan sekolah baru masih relevan, atau justru diperlukan strategi lain untuk merancang pendidikan masa depan Indonesia.

Baca Juga

Mahasiswa UMY Hadirkan Kursi Roda Pintar Berbasis Gerakan Mata untuk Penyandang Lumpuh Total

Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Suryanto, menilai fenomena penurunan angka kelahiran dan pembangunan Sekolah Rakyat tidak bisa dipandang sebagai hal yang saling bertentangan. Menurutnya, persoalan pendidikan Indonesia saat ini bukan hanya soal jumlah anak usia sekolah, tetapi juga bagaimana memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas. “Penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan yang layak. Yang kita hadapi bukan hanya persoalan kapasitas sekolah, tetapi juga distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial,” jelasnya dalam wawancara daring, Sabtu (8/8).

Ia merujuk pada hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang menunjukkan tingkat fertilitas Indonesia berada pada angka 2,13 anak per perempuan, sementara proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 11,97 persen. Data ini menandakan Indonesia memasuki fase transisi demografi, di mana pertumbuhan kelompok usia anak melambat sementara populasi lanjut usia meningkat. Namun, perubahan demografi tidak berlangsung merata. Beberapa daerah mengalami penurunan jumlah peserta didik, tetapi kawasan perkotaan, daerah industri, wilayah transmigrasi, hingga permukiman baru justru masih mengalami pertumbuhan calon siswa. “Kesalahan terbesar adalah menggunakan angka nasional untuk mengambil keputusan yang bersifat lokal. Kebijakan pendidikan harus berbasis data sampai tingkat desa dan kecamatan, sehingga pemerintah mengetahui di mana anak-anak yang benar-benar membutuhkan layanan pendidikan berada,” tegasnya.

Baca Juga

Pakar UMY Ingatkan Pentingnya Mitigasi di Tengah Penurunan Anggaran BNPB

Suryanto menilai Sekolah Rakyat sebagai kebijakan afirmatif yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, akses pendidikan tidak bisa dimaknai sekadar keberadaan gedung sekolah. Model Sekolah Rakyat berasrama dianggap mampu menjawab persoalan karena menyediakan layanan komprehensif, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, hingga pembinaan karakter. “Akses berarti anak mampu masuk sekolah, hadir secara rutin, belajar dengan aman, berkembang, dan menyelesaikan pendidikannya. Banyak anak sebenarnya terdaftar di sekolah, tetapi sering tidak hadir karena harus bekerja, membantu orang tua, atau terkendala biaya hidup,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, menjangkau hampir 16 ribu peserta didik dari keluarga miskin ekstrem. Meski demikian, Suryanto mengingatkan bahwa sekolah berasrama bukan solusi universal. Ia menekankan pentingnya seleksi yang transparan, asesmen sosial yang komprehensif, serta keterlibatan keluarga selama anak menjalani pendidikan di asrama. “Pendekatan ini membutuhkan biaya besar, tenaga profesional yang memadai, serta tata kelola yang sangat baik. Ada risiko pemisahan anak dari keluarga, tekanan psikologis, hingga stigma bahwa Sekolah Rakyat hanya untuk anak miskin. Karena itu program ini harus benar-benar tepat sasaran,” katanya.