Ekspansi Sekolah Rakyat Dinilai Belum Sentuh Akar Ketimpangan Pendidikan
- Humas UMY
BANTUL, VIVA Jogja — Target pemerintah untuk menjaring 150 ribu siswa miskin ke Sekolah Rakyat pada 2027 menuai sorotan dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FPH UMY), Lanoke Intan Paradita, Ph.D., menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, perluasan akses tidak boleh hanya berorientasi pada capaian angka, melainkan harus dibarengi dengan strategi perbaikan kualitas pembelajaran dan pemerataan infrastruktur.
Sejak diluncurkan, pemerintah telah mengoperasikan 165 bangunan Sekolah Rakyat yang menampung sekitar 43.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini memang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, namun target kuota siswa dinilai belum cukup untuk mengatasi kesenjangan akibat perbedaan kondisi geografis, infrastruktur, dan kapasitas ekonomi masyarakat. Lanoke menegaskan bahwa persoalan utama pendidikan nasional tidak semata-mata terletak pada jumlah fasilitas atau siswa yang berhasil dijangkau, melainkan pada kualitas pembelajaran serta strategi pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif.
“Kalau target angkanya masuk akal. Tetapi isu yang lebih mendesak adalah bagaimana strategi perbaikan kualitas pendidikan bisa berjalan seiring dengan upaya memperluas akses. Angka tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan,” ujarnya, Kamis (13/08/2026).
Rencana ekspansi Sekolah Rakyat secara teknis dijelaskan oleh Presiden Prabowo, yang menargetkan pembangunan 100 sekolah baru setiap tahun hingga mencapai 500 sekolah. Skema ini diarahkan untuk menyasar wilayah kantong-kantong ekonomi terlemah, sekaligus memperluas jangkauan akses bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, Lanoke mengingatkan bahwa pemerataan akses harus mempertimbangkan kondisi anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Di wilayah tersebut, perjalanan menuju sekolah sering kali membutuhkan waktu berjam-jam dengan medan ekstrem, bahkan harus menyeberangi sungai. Hambatan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dasar.
“Penambahan sekolah dan kuota siswa hanya satu bagian dari upaya memperluas akses. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan transportasi, serta akses anak terhadap sumber belajar yang berkualitas. Pembangunan sekolah harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas,” tegasnya.
Lanoke juga mendorong adanya pemetaan kebutuhan berbasis karakteristik wilayah. Menurutnya, kebijakan yang disaratkan secara seragam tanpa memahami dinamika lokal berisiko tidak tepat sasaran. Tantangan di daerah perkotaan sangat berbeda dengan daerah terpencil, sehingga pendekatan kebijakan harus lebih kontekstual. Ia menambahkan bahwa indikator keberhasilan tidak boleh diukur sebatas data kuantitatif partisipasi siswa. Evaluasi berbasis angka dinilai tidak mampu memotret mutu proses pembelajaran maupun tantangan nyata yang dihadapi peserta didik di lapangan.
