Istilah UPF Dinilai Membingungkan, Akademisi UGM Usulkan Sebutan Pangan Olahan
- VIVA Jogja
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Perdebatan mengenai istilah Ultra Processed Food (UPF) kembali mencuat dalam diskusi akademik yang digelar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (FTP UGM) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (13/02/2026).
Forum bertajuk “Mengoreksi Miskonsepsi tentang Sebutan Ultra Processed Food (UPF) dan Dampaknya pada Kebijakan Penyediaan Pangan Olahan dalam Menu Makan Bergizi Gratis (MBG)” ini menyoroti kerancuan publik dalam memahami kategori pangan olahan.
Dekan FTP UGM, Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc., menegaskan bahwa istilah UPF yang diadopsi dari luar negeri berpotensi menimbulkan miskonsepsi. Menurutnya, Indonesia memiliki standar sendiri dalam menilai pangan olahan, yakni aman, bergizi, halal, dan sehat. “Istilah UPF perlu dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap pangan olahan,” ujarnya.
Guru Besar FTP UGM, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., menambahkan bahwa penggunaan istilah UPF secara umum berisiko mengaburkan peran penting pengolahan pangan. “Pengolahan justru menjaga keamanan, memperpanjang masa simpan, dan menjamin ketersediaan pangan. Karena itu, lebih tepat menggunakan istilah processed food atau pangan olahan agar tidak menimbulkan keraguan,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP., M.P., dari Universitas Negeri Jember. Ia menekankan bahwa pangan hasil industri tidak selalu berdampak buruk. Teknologi pangan, menurutnya, berkembang melalui riset panjang untuk meningkatkan kualitas dan daya simpan, sekaligus membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses distribusi. “Kesehatan pangan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengolahan, tetapi juga pola konsumsi, gaya hidup, dan kondisi sosial ekonomi,” jelasnya.
Ahli gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Dr. Agus Wijanarka, S.Si.T., M.Kes., menambahkan bahwa klasifikasi pangan berdasarkan sistem NOVA tidak bisa disamaratakan. Beberapa produk ultra-proses bahkan diperlukan untuk kebutuhan medis tertentu. Ia menekankan pentingnya pemahaman label gizi bagi konsumen serta kebijakan bijak dari produsen dalam penggunaan bahan tambahan pangan.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Dr. Gunalan, AP., M.Si., menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan dunia usaha. Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menegaskan penggunaan bahan pangan dalam negeri berbasis produk segar dari petani, peternak, dan UMKM lokal. “Melalui FGD ini, kami berharap ada kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional yang aman, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.
