Tantangan di Balik Target 100 GW PLTS: Pakar UMY Sebut Perlu Reformasi Sistem Energi
- DOK UMY
BANTUL, VIVA Jogja - Ambisi pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW) dalam waktu tiga tahun memunculkan beragam tanggapan. Salah satunya datang dari pakar ekonomi energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Dessy Rachmawatie, M.Si., yang menilai target tersebut terlalu tinggi dan sulit dicapai dalam kondisi sistem energi Indonesia saat ini.
Dessy menjelaskan, capaian PLTS Indonesia saat ini baru sekitar 1 GW secara kumulatif. Dengan target 100 GW, artinya Indonesia harus menambah kapasitas sekitar 33 GW per tahun atau hampir 3 GW setiap bulan selama tiga tahun berturut-turut. Angka ini, menurutnya, jauh melampaui kemampuan rata-rata negara berkembang di Asia yang hanya mampu menambah 5 hingga 10 GW per tahun. “Target ini bukan sekadar percepatan, melainkan lompatan ekstrem dalam sejarah pembangunan energi di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Dessy, ada tiga tantangan besar yang harus segera diatasi jika pemerintah ingin mendekati target tersebut. Pertama, keterbatasan kapasitas infrastruktur jaringan listrik yang belum siap menampung tambahan energi dalam jumlah besar. Kedua, kompleksitas regulasi dan perizinan lahan yang sering menimbulkan konflik sosial di daerah. Ketiga, model bisnis energi terbarukan yang belum menemukan titik keseimbangan antara kepentingan investor dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya alam. Ia mencontohkan skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) yang selama ini digunakan, namun dinilai kurang menarik bagi investor karena adanya kewajiban transfer aset setelah masa konsesi berakhir. “Investor sudah membangun dan mengoperasikan selama 15 tahun, lalu harus menyerahkan aset. Hal ini membuat banyak pihak ragu untuk masuk,” jelasnya.
Meski demikian, Dessy tidak sepenuhnya menutup kemungkinan target besar itu dapat dikejar. Ia menekankan perlunya reformasi regulasi secara menyeluruh, penerapan skema pembiayaan inovatif seperti blended finance, serta membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan swasta dan investor internasional. Dengan prasyarat tersebut, ia memproyeksikan target 100 GW bisa dicapai dalam waktu 5 hingga 7 tahun dengan penambahan kapasitas 15–20 GW per tahun. Sementara skenario moderat membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun. “Yang terpenting, Indonesia harus membangun fundamental sistemnya terlebih dahulu. Infrastruktur, pembiayaan, dan regulasi harus siap. Selama ini skemanya terbalik: kapasitas didorong lebih dulu, sementara sistem tertinggal. Inilah yang membuat kita seperti berlari maraton dengan beban berat,” tegasnya.
