Mengawal Pangan, Menjaga Dapur Rakyat Tetap Mengepul: Benteng Pangan itu Bernama Bulog
- VIVA Jogja/Bulog
VIVA Jogja - “Mas, beras SPHP masih ada?” tanya seorang ibu sambil menenteng tas belanja di depan toko kelontong kecil di kawasan Pasar Mranggen, Kabupaten Demak, di suatu pagi yang cukup terik, Sabtu (16/5/2026).
“Masih, Bu. Tapi tinggal beberapa sak. Maksimal beli dua ya,” jawab Slamet, pemilik toko, sembari menimbang beras ke dalam kantong plastik lima kilogram.
Percakapan serupa hampir terdengar setiap hari dalam beberapa pekan terakhir. Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Bulog menjadi buruan warga di tengah harga beras premium yang terus merangkak naik di pasaran.
Di toko kelontong miliknya, Slamet (55) mengaku stok beras SPHP selalu cepat habis. Padahal baru sehari datang dari distributor, keesokan harinya rak sudah kembali kosong. “Kalau dulu orang cari merek tertentu, sekarang yang penting murah dan masih bagus kualitasnya. SPHP ini paling banyak dicari,” kata pria asli Daleman, Batursari ini, kepada VIVA Jogja.
Harga beras SPHP yang berada di bawah harga beras premium membuat banyak warga beralih. Selisih harga bisa mencapai beberapa ribu rupiah per kilogram. Bagi masyarakat kecil, angka itu cukup berarti untuk menghemat pengeluaran rumah tangga.
Untuk beras premium kini rata-rata dijual pada kisaran harga Rp80.000 hingga Rp90.000-an. Sedangkan SPHP di Jawa Tengah bisa dibeli dengan harga Rp62.500. Ditengah tekanan ekonomi yang belum stabil seperti saat ini, warga bisa berhemat antara Rp20.000 hingga Rp30.000, dengan membeli beras SPHP.
Siti Aminah (50), warga Kauman, Mranggen, mengaku sengaja datang pagi-pagi agar tidak kehabisan. “Kalau siang biasanya sudah habis. Lumayan buat makan sehari-hari, rasanya juga enak,” ujarnya sambil membawa dua kantong beras ukuran 5 kg.
Meningkatnya permintaan tak lantas membuat pedagang seperti Slamet jumawa, sebab pemerintah membatasi pembelian dari konsumen, agar tidak disalahgunakan, seperti menimbun dan menjualnya kembali dengan harga mahal.
“Kalau tidak ada larangan, yang mau beli banyak, jumlahnya tak terhitung, mas. Tapi kalau dibolehkan, nanti pembeli lain tidak kebagian, lagi pula pembatasan ini kan juga datang dari pemerintah sendiri,” kata pria beranak dua ini.
