Civil Society dan Kampus: Menjaga Demokrasi di Tengah Tantangan
- Dok Humas UGM
SLEMAN, VIVA Jogja - Konferensi Republik bertajuk Meneguhkan Civil Society Pilar Republik yang digelar di University Club Hotel UGM pada Sabtu, 30 Mei 2026 lalu, menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi bagi berbagai elemen masyarakat sipil. Acara ini menegaskan kembali pentingnya peran masyarakat sipil sebagai benteng demokrasi dan masa depan bangsa, di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia pascareformasi.
Dalam sambutannya, Sosiolog sekaligus Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, Dr Arie Sudjito, menekankan bahwa lahirnya Indonesia bukan semata hasil kompromi elite politik, melainkan buah perjuangan panjang organisasi masyarakat di tingkat akar rumput. Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat peran Budi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga organisasi kepemudaan sebagai motor kebangkitan nasional. “Civil society bukan sekadar penonton panggung sejarah, melainkan aktor utama yang merumuskan cita-cita etis republik ini,” ujarnya.
Arie menilai bahwa setelah hampir tiga dekade reformasi, demokrasi Indonesia masih menghadapi gejala regresi dan ancaman neo-otoritarianisme. Ia mendorong kampus untuk kembali pada fungsi sejatinya sebagai benteng moral dan intelektual, bukan sekadar pabrik tenaga kerja. Kampus, menurutnya, harus berani menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan dan menjadi ruang diskusi kritis yang memperkuat demokrasi.
Ketua Panitia Konferensi, Sudirman Said, menambahkan bahwa konferensi ini menjadi wadah lintas generasi untuk membangun cara berpikir bersama menghadapi persoalan bangsa. Ia menekankan pentingnya collective thinking sebagai modal sosial dalam merumuskan gagasan yang lebih mendalam dan bermakna. “Hari ini waktunya masyarakat sipil mengorganisir diri. Fragmentasi memang nyata, tetapi melalui konferensi ini kita bisa melakukan konsolidasi,” tegasnya.
Mantan Menteri Perdagangan sekaligus pendiri Ancora Group, Gita Wirjawan, menyoroti aspek pendidikan sebagai pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul. Ia menilai bahwa kualitas guru harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing global. “Kalau guru hanya digaji Rp2,8 juta per bulan, honorer Rp500 ribu, lalu direkrut dari persentase terbawah, jangan berharap kita bisa menskalakan kecerdasan dan keterampilan,” ungkapnya.
Gita menekankan bahwa keterbukaan terhadap ide dan inovasi merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat. Menurutnya, demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi dari kemampuan negara mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil. Ia menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi baru bisa diraih jika masyarakat memperoleh akses merata terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta nilai moral dan sosial. “Baru kalau kita berhasil mendistribusi public goods berupa intelek, kecerdasan, kesehatan, kesejahteraan, nilai moral, dan nilai sosial, kita boleh berbangga diri sebagai demokrasi terbesar nomor tiga di dunia,” pungkasnya.
