Suara Mahasiswa Fisipol UGM Menggema, Kampus Diminta Tegas Hadapi Derita Rakyat
- Istimewa
SLEMAN, VIVA Jogja - Aksi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada kembali menggema di halaman Taman Pintar Fisipol pada Senin (15/06/2026). Dengan tajuk “Fisipol Menolak Bungkam”, Dewan Mahasiswa Fisipol UGM menegaskan sikap kritis mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan masyarakat. Tidak hanya orasi, aksi teatrikal turut digelar sebagai simbol perlawanan dan ekspresi keresahan yang selama ini dirasakan oleh kalangan akademisi maupun rakyat kecil.
Mahasiswa yang menjadi juru bicara aksi, menyoroti sikap kampus yang selama ini mengklaim diri sebagai “kampus kerakyatan” namun dianggap tidak menunjukkan keberpihakan nyata. Menurutnya, fakultas yang seharusnya peka terhadap isu sosial dan politik justru terlihat diam. “Setiap kali ada kebijakan yang menekan rakyat, kampus memilih bungkam. Melalui aksi ini kami mengajak seluruh sivitas akademika, dosen, serikat pekerja, dan siapa pun untuk bersolidaritas terhadap nestapa rakyat,” ujarnya lantang.
Sorotan utama dalam aksi tersebut adalah enam tuntutan yang mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap kondisi bangsa. Mereka menolak keberadaan Undang-Undang TNI dan Polri yang dianggap melemahkan supremasi sipil, menuntut penurunan harga bahan pokok dan BBM, serta mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak transparan. Selain itu, mahasiswa juga menekankan perlunya penguatan nilai rupiah, perbaikan komunikasi antara negara dan warga, serta sikap resmi dari UGM yang berpihak pada penderitaan rakyat.
Menariknya, aksi ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa. Sejumlah dosen Fisipol UGM turut hadir menyuarakan kegelisahan mereka. Salah satunya adalah Suci Lestari Yuana, dosen Hubungan Internasional yang akrab disapa Nana. Ia menegaskan keikutsertaannya sebagai bentuk solidaritas, baik sebagai akademisi maupun sebagai seorang ibu yang merasakan dampak langsung kebijakan pemerintah. Nana menyoroti dua hal penting: eksploitasi anggaran dalam program pemerintah dan menguatnya militerisme. “Anggaran publik seharusnya jelas untuk kepentingan rakyat, tetapi kenyataannya tidak transparan. Program MBG misalnya, banyak akademisi mengkritisi namun tidak direspons. Sementara itu, militerisme semakin kuat, kritik terhadap pemerintah sering dianggap tidak loyal atau bahkan dicap antek asing,” ungkapnya.
