Kasus Diabetes Meningkat, Guru Besar UGM Desak Pemerintah Terapkan Cukai Minuman Manis

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 mencatat angka prevalensi mencapai 11,3 persen, menunjukkan lonjakan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor pemicu adalah konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang tinggi, didorong oleh harga yang terjangkau dan ketersediaan yang melimpah.

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dra Yayi Suryo Prabandari menilai kebijakan cukai terhadap MBDK dapat menjadi solusi efektif untuk menekan angka kasus diabetes. Ia merujuk pada studi di sejumlah negara seperti Australia, yang menunjukkan efektivitas instrumen cukai dalam mengurangi konsumsi gula berlebih. “Dengan adanya cukai, harga minuman manis akan naik, sehingga masyarakat akan lebih mempertimbangkan sebelum membeli,” ujar Yayi dalam keterangannya.

Yayi menjelaskan, kebijakan cukai MBDK telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti berhasil. Indonesia sendiri telah menggagas kebijakan serupa sejak 2016, namun hingga kini belum diberlakukan. Menurutnya, proses implementasi yang lambat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perhitungan tarif cukai oleh para ekonom serta potensi negosiasi dari industri minuman manis. “Mereka khawatir produksi akan menurun,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah segera merealisasikan kebijakan cukai MBDK sebagai langkah strategis untuk menekan laju peningkatan kasus diabetes. Selain itu, Yayi mengimbau generasi muda agar lebih bijak dalam mengonsumsi makanan dan minuman manis. “Di negara maju, meskipun kebijakan sudah diterapkan, edukasi tetap diberikan secara konsisten,” tuturnya.

Lebih jauh, Yayi mendorong seluruh tenaga kesehatan untuk terus mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat, pentingnya pengurangan konsumsi gula, serta dampak dari penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung. Menurutnya, efektivitas kebijakan akan meningkat jika didukung pendekatan multi-level.

“Edukasi bisa dilakukan melalui media, petugas kesehatan, kader, pengabdian masyarakat, hingga kampanye tulisan di tempat strategis,” pungkasnya.