Ratusan Mahasiswa Demo Anti-Korupsi Depan Pemkab Tegal, Tuntut 8 Hal Ini
- Viva Jogja
TEGAL, Viva Jogja - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Desember Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Pemkab Tegal pada Senin sore, 9 Desember 2024.
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini diinisiasi oleh berbagai elemen organisasi mahasiswa, seperti PMII Tegal, BEM STKIP NU Tegal, BEM Politeknik Purbaya Tegal, dan BEM IBN Tegal.
Demonstrasi dimulai dengan orasi dan aksi teaterikal oleh mahasiswa.
Sembari menyuarakan aspirasi, massa aksi terlihat mencoba merengsek masuk untuk menemui Pj Bupati Tegal.
Namun, upaya ini berhasil dihalau oleh personel Polres Tegal yang berjaga ketat.
Ketegangan sempat memuncak saat terjadi dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat keamanan.
"Kami tidak akan berhenti sampai pemerintah benar-benar mendengar aspirasi kami. Korupsi dan pungli harus dihapuskan!" seru Ridwan, salah satu orator aksi.
Dalam aksi ini, para mahasiswa menyuarakan berbagai isu strategis yang menjadi sorotan utama.
Mulai dari tingginya angka pengangguran, kerusakan lingkungan, praktik pungli, hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, mereka juga mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai pragmatis dan kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat.
"Masalah pengangguran di Tegal kian parah. Pemerintah harus segera mencari solusi konkret, bukan sekadar janji manis," ujar Nurul, salah satu peserta aksi.
Dalam puncak aksi, mahasiswa melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk simbolik perlawanan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan. Mereka menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, bersih, dan akuntabel.
“Kami tidak hanya menuntut, tetapi juga membawa solusi dengan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan APBD,” tegas Farid, koordinator aksi.
Setelah suasana memanas, negosiasi antara koordinator aksi dan pihak keamanan membuahkan hasil. Sebanyak 10 perwakilan mahasiswa diterima untuk bertemu dengan sejumlah pejabat Pemkab Tegal, termasuk Wakil Ketua DPRD Agus Solichin, Inspektorat, dan Kepala Satpol PP. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan utama mereka:
- Menghapus praktik KKN di kalangan pejabat eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum.
- Memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kabupaten Tegal.
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efektif melayani masyarakat.
- Mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam setiap kebijakan pemerintah.
- Melibatkan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam pengawasan APBD.
- Menindak tegas praktik pungli di instansi pemerintahan.
- Memastikan pengawasan penuh terhadap penggunaan dana desa.
- Membuka akses informasi yang transparan dan berbasis media online.
Aksi Aliansi Desember Bergerak ini menjadi penanda semangat mahasiswa untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meski pertemuan dengan pejabat telah dilakukan, mereka menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan tersebut.
"Ini baru langkah awal. Kami akan terus pantau, dan jika tidak ada perubahan, aksi yang lebih besar akan kami lakukan!" pungkas Farid sebelum membubarkan massa aksi.
Aksi ini mengingatkan kita semua bahwa peran mahasiswa sebagai pengawal perubahan tetap relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Kabupaten Tegal, dan seluruh Indonesia, membutuhkan pemerintahan yang benar-benar bersih dan melayani rakyat.
