Tanggapi Aptrindo soal Pembatasan Truk Sumbu 3, DPR RI Rizal Bawazier: Nyawa Manusia Tak Ternilai
- VIVA Jogja
PEKALONGAN, VIVA Jogja - Penolakan atas pembatasan truk sumbu tiga di jalur Pantura Pemalang - Batang oleh APTRINDO (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) memicu reaksi keras dari wakil rakyat daerah pemilihan X Jawa Tengah, Rizal Bawazier.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS itu menyatakan dukungan terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan, bahkan menyebut masyarakat di sepanjang jalur Pantura sudah sangat muak.
“Saya, Rizal Bawazier, mewakili ratusan ribu masyarakat Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang, menyatakan kami sudah cukup bersabar,” tegasnya dalam pernyataan resmi, Selasa 28 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa tidak semua truk dilarang melintas di jalur nasional tersebut, dan APTRINDO perlu membaca secara teliti isi surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor AJ.903/1/5/DRJD/2025.
“Silakan pelajari suratnya, jangan asal berasumsi bahwa semua truk dilarang. Banyak ketentuan teknis yang harusnya dipahami oleh APTRINDO,” ujarnya.
Rizal menolak klaim APTRINDO soal kerugian miliaran rupiah akibat kebijakan tersebut, dan menyebut bahwa yang lebih penting adalah keselamatan warga.
“Kerugian itu apa dasarnya? Yang ada itu nyawa yang melayang kemarin di jalur Pantura. Siapa yang akan mengganti nyawa itu?” kata dia.
Ia bahkan menyebut nyawa manusia tak bisa diukur dengan uang miliaran, bahkan jika perlu dihitung bisa mencapai triliunan rupiah.
“Apakah saya harus menuntut APTRINDO atas nyawa yang hilang? Ini soal kemanusiaan,” imbuhnya dengan nada tinggi.
Dalam pernyataannya, Rizal juga meminta kepada Kapolres dan Kasat Lantas di Kota dan Kabupaten Pekalongan, Pemalang, serta Batang untuk tidak tutup mata.
“Bantu rakyat kalian dengan hati nurani, hati nurani, hati nurani. Jangan diam melihat rakyat kalian terganggu oleh truk-truk besar itu,” pintanya.
Ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang dipimpinnya.
Pesan serupa juga disampaikan kepada para wali kota dan bupati di empat wilayah Pantura tersebut.
“Kami sudah muak dengan truk-truk sumbu tiga yang lalu lalang seenaknya, membuat jalan rusak dan membahayakan pengguna lain,” katanya.
Sementara itu, Dunia logistik Indonesia kembali diguncang. Kebijakan pelarangan truk sumbu tiga atau lebih melintasi jalur nasional Pemalang–Batang yang mulai berlaku 1 Mei 2025 menuai penolakan keras dari APTRINDO.
