Tunggu Hasil Audit, DPR RI Rizal Bawazier Minta Publik Sabar Soal Kasus BMT Mitra Umat Pekalongan
- IST
PEKALONGAN, VIVA Jogja – Polemik yang membelit ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan belum berakhir, namun Rizal Bawazier meminta publik untuk tenang.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X itu menegaskan, proses penyelesaian masih berjalan dan ia memastikan dirinya bersama Kementerian Koperasi RI terus mengawal nasib para nasabah.
“Saya dan Kementerian Koperasi masih bekerja untuk ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan,” ujar Rizal Bawazier dalam keterangannya, Selasa 3 Juni 2025.
Rizal, yang duduk di Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, menyatakan bahwa ada penundaan penyampaian laporan keuangan koperasi yang semestinya rampung awal Mei 2025.
“Laporan audit dari Kantor Akuntan Publik yang menjadi dasar langkah hukum ternyata molor hingga 11 Juni,” bebernya.
Ia meminta masyarakat, khususnya para nasabah yang mulai gelisah, untuk menahan diri dari spekulasi dan opini negatif.
“Kalau ada yang nyinyir soal ini, lebih baik diam dulu, biar saya dan Kementerian Keuangan yang bekerja,” kata pria yang akrab disapa Pak RB itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Wakil Menteri Koperasi terus memantau gerak Satgas Revitalisasi Koperasi di kementerian tersebut.
“Ini bentuk keseriusan kami mengawal hak-hak masyarakat yang tergabung dalam koperasi,” tegas Rizal.
Menurutnya, persoalan yang menimpa BMT Mitra Umat bukan hal sepele, karena menyangkut ribuan nasabah yang berharap uang mereka kembali.
Rizal memastikan pengawasan intensif terus dilakukan, mengingat posisi Komisi VI DPR RI yang menjadi mitra dari Kementerian Koperasi dan UKM.
“Ini bukan cuma soal audit, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang sedang diuji,” tukasnya.
Ia berharap masyarakat, khususnya warga Pekalongan, Pemalang, dan Batang tetap bersabar karena proses hukum baru bisa berjalan setelah laporan audit resmi keluar.
“Begitu audit selesai, kita langsung dorong penegakan hukumnya,” janjinya.
Rizal pun menegaskan bahwa langkah-langkah pemulihan akan segera dilakukan agar para nasabah tak merasa dikhianati.
“Yang penting datanya sah dulu, biar tindakan selanjutnya tak salah sasaran,” ucapnya.
Ia menilai, reformasi perkoperasian nasional memang membutuhkan kerja ekstra, terutama dari legislator yang peduli terhadap ekonomi umat.
