AP2I Perjuangkan Kesejahteraan Pelaut Indonesia dari Tegal ke Dunia
- IST
TEGAL, VIVA Jogja - Di balik gemuruh ombak dan bendera kapal asing yang berkibar di lautan, ada ribuan pelaut Indonesia yang tengah berjuang demi hidup yang lebih baik.
Dan dari sebuah kantor sederhana di Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, lahirlah sebuah kekuatan kolektif bernama Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I)—yang kini menjadi pelindung suara mereka.
Didirikan pada 1 Mei 2020, tepat di Hari Buruh Internasional, AP2I hadir sebagai bentuk kegelisahan dan tekad dari Imam Syafi’i, seorang mantan anak buah kapal (ABK) yang pernah merasakan pahit getirnya kerja di laut.
Kini, sebagai Ketua Umum AP2I, ia mengomandoi gerakan advokasi yang telah menjangkau lebih dari 11 ribu anggota dari seluruh Indonesia hingga Maret 2025.
“Kami membentuk AP2I bukan karena sekadar ingin berserikat. Ini adalah panggilan hati agar pelaut kita tidak terus-menerus jadi korban sistem,” ujar Imam Syafi’i.
Dengan mengusung visi besar yakni "Mewujudkan Kehidupan Pekerja Perikanan Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat", AP2I tidak hanya bergerak di dalam negeri.
Secara nasional, AP2I berafiliasi dengan Konfederasi KASBI, dan di tingkat global, terhubung dengan Federasi Serikat Buruh Dunia (World Federation of Trade Unions / WFTU).
AP2I telah menjalin kerja sama formal dengan puluhan perusahaan perekrutan pelaut melalui mekanisme Collective Bargaining Agreement (CBA).
Data keanggotaan mereka pun sangat rinci—mulai dari provinsi asal, nama kapal, hingga bendera negara tempat para pelaut bekerja.
Legalitas organisasi ini terjamin kuat. AP2I sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.
Bahkan, mereka sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi.
Tak sekadar bersurat dan bersidang, AP2I juga turun langsung ke lapangan.
Mereka membuka layanan penyuluhan keanggotaan di perusahaan-perusahaan awak kapal, dan aktif memberi pelatihan paralegal bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Truth Shield serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
