DPR RI Rizal Bawazier: Tanggul Raksasa Pemalang–Pekalongan–Batang Harus Jadi Prioritas Badan Otorita Pantura
- Viva Jogja
JAKARTA, VIVA Jogja – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa atau yang disebut juga Badan Otorita Tanggul Laut Jawa.
Langkah ini dianggap sebagai terobosan penting dalam upaya mengatasi bencana banjir rob dan abrasi yang selama bertahun-tahun melanda pesisir utara Jawa.
Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jateng X, Rizal Bawazier, menyambut baik keputusan tersebut.
Ia menegaskan pembentukan Badan Otorita Pantura harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata, khususnya pembangunan tanggul laut raksasa di kawasan yang paling rentan.
“Gerak cepat sangat dibutuhkan agar tanggul raksasa segera dibangun di sepanjang pantai utara, terutama Pemalang, Pekalongan, dan Batang,” ujar Rizal dalam keterangannya, Selasa 26 Agustus 2025.
Menurut Rizal, wilayah pesisir Ulujami Pemalang, pesisir Pekalongan, hingga pantai barat Batang adalah titik rawan yang paling sering dilanda rob.
Ia menegaskan kebutuhan tanggul di kawasan ini sudah bersifat darurat karena dampaknya semakin luas.
Banjir rob di pantura Jawa Tengah telah berlangsung bertahun-tahun dan menyebabkan penderitaan panjang bagi masyarakat.
Ribuan rumah warga tergenang, lahan pertanian rusak, hingga aktivitas ekonomi dan pendidikan lumpuh.
“Warga masyarakat Pekalongan, Pemalang, dan Batang sudah sangat membutuhkan segera dibangunnya tanggul raksasa di sepanjang jalur pantura tersebut. Tanpa itu, warga akan terus jadi korban,” tegas Rizal.
Selain melindungi permukiman, tanggul raksasa juga dinilai vital untuk menjaga keberlangsungan jalur transportasi nasional, kawasan industri, dan perdagangan di Pantura.
Jika banjir rob terus dibiarkan, kata Rizal, negara justru akan menanggung kerugian yang lebih besar karena Pantura merupakan urat nadi ekonomi nasional.
Rizal berkomitmen akan mengawal penuh kinerja Badan Otorita Pantura di pusat agar pembangunan tanggul laut masuk dalam prioritas proyek strategis nasional (PSN).
Ia mendorong pemerintah pusat untuk tidak hanya berhenti pada kajian, tetapi segera melaksanakan aksi nyata.
“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Rob datang setiap tahun, dan masyarakat semakin menderita. Maka, gerak cepat adalah kunci,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus diperkuat.