Inspektorat Demak Tegaskan Penanganan Kasus Korupsi Sidorejo
- IST
DEMAK, VIVA Jogja – Inspektorat Kabupaten Demak menegaskan bahwa mereka hanya memiliki kewenangan administratif dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Desa Sidorejo.
Suyanto, Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Demak, menjelaskan bahwa kasus ini awalnya dilaporkan ke Kejaksaan, bukan ke Inspektorat.
“Kalau pengaduan masuk ke aparat penegak hukum, maka ranahnya ada di sana. Namun karena ada kesepakatan, kami fokus memeriksa belanja non fisik,” kata Suyanto saat ditemui di kantornya, Selasa 9 September 2025.
Ia menyebutkan, pemeriksaan dilakukan sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberi tiga kemungkinan hasil.
“Bisa tidak terbukti, terbukti tapi tidak merugikan, atau terbukti ada kerugian. Kalau ada kerugian, diberi waktu untuk mengembalikan,” jelasnya.
Dalam kasus Sidorejo, Suyanto menegaskan bahwa uang yang dinilai bermasalah telah dikembalikan sebelum 10 hari setelah laporan hasil pemeriksaan keluar.
Proses itu dilakukan dengan melibatkan Bank Jateng, Kejaksaan, DPD, dan kecamatan melalui expose resmi.
“Pengembalian uang senilai Rp162 juta lebih sudah selesai, sehingga secara administratif tanggung jawab kami juga selesai,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejak 2020 hingga 2023, Inspektorat Demak sudah memeriksa hampir Rp600 juta anggaran non fisik Desa Sidorejo tanpa sistem sampling.
“Semua diperiksa dengan bukti lengkap, dan kami hanya bisa mempertanggungjawabkan dari sisi administratif, bukan pidana,” tegas Suyanto.
Meski secara administratif kasus dianggap selesai, sejumlah warga Sidorejo justru kecewa dengan hasil tersebut.
Seorang warga menilai bahwa penanganan Inspektorat terlalu ringan dan berpotensi membuka peluang terulangnya praktik serupa.
“Kalau semudah itu korupsi hanya dikembalikan uangnya tanpa hukuman, nanti akan muncul korupsi lain,” ungkap warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Ia juga mempertanyakan soal pembangunan yang menggunakan dana desa.
“Laporan kami menyebutkan ada masalah pada bangunan, tapi hasil pemeriksaan hanya menemukan Rp162 juta dari Rp12 miliar anggaran. Itu menurut kami tidak adil,” katanya.
Kasus ini menyoroti keterbatasan kewenangan Inspektorat yang hanya bisa menindak dari sisi administratif.
Di sisi lain, warga berharap ada proses hukum yang lebih tegas agar tidak menimbulkan kesan bahwa korupsi desa bisa selesai hanya dengan mengembalikan uang.