OTT KPK di Pekalongan: Salon BigBoss Bupati Fadia Ikut Disegel
- Viva Jogja
PEKALONGAN, VIVA Jogja – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Pekalongan meluas hingga menyentuh ranah usaha pribadi milik Bupati.
Selain menyegel kantor bupati, kantor sekda, serta sembilan kantor dinas, KPK juga memasang stiker penyegelan di Salon BigBoss yang dikenal sebagai milik Bupati Pekalongan dua periode, Fadia Arafiq.
Salon kecantikan tersebut berada di Jalan Singosari, Desa Nyamuk, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.
Pantauan di lokasi menunjukkan pintu masuk salon tertutup rapat dengan stiker putih berlogo KPK yang menempel di bagian kaca depan.
Gerbang utama tampak digembok tanpa aktivitas karyawan maupun pelanggan.
OTT KPK Bupati Pekalongan yang sebelumnya fokus pada dugaan proyek pengadaan barang dan jasa kini memunculkan pertanyaan baru soal aliran dana dan keterkaitan aset pribadi.
Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa salon tersebut biasanya beroperasi setiap hari.
“Biasanya buka tiap hari, tapi ini tutup sejak pagi. Saya tidak tahu,” ujarnya, Selasa 3 Maret 2026.
Salon yang populer dengan nama BigBoss itu selama ini dikenal sebagai salah satu usaha kecantikan cukup ramai di kawasan Kajen.
Namun sejak OTT KPK Bupati Pekalongan mencuat, suasana di sekitar lokasi berubah menjadi lengang.
Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai detail alasan penyegelan salon tersebut.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa penyegelan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Pekalongan terpantau memilih irit bicara.
Hingga sore hari, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait penyegelan usaha milik Bupati tersebut.
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, mengaku belum menerima laporan lengkap dari jajaran internalnya.
“Saya belum dapat info detailnya, tunggu saya masih di Semarang,” ujarnya melalui sambungan telepon kepada wartawan.
Sikap tertutup para pejabat daerah memicu spekulasi publik terkait sejauh mana dampak OTT KPK Bupati Pekalongan terhadap roda pemerintahan.
Masyarakat kini menunggu kejelasan status hukum Fadia Arafiq dan pejabat lain yang diperiksa dalam operasi tersebut.
