Reses di Reban, Kukuh Fajar Soroti Infrastruktur Desa Rusak
- Viva Jogja
BATANG, VIVA Jogja –Kondisi infrastruktur desa di Kabupaten Batang kembali menjadi sorotan. Dalam agenda reses di Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban, anggota DPRD Batang dari Fraksi PKB, Kukuh Fajar Romadhon, menerima banyak aspirasi warga terkait kerusakan fasilitas publik yang belum tertangani.
Warga menilai sejumlah jembatan dan jalan desa rusak parah akibat bencana maupun faktor usia. Namun, perbaikan belum maksimal karena keterbatasan kewenangan dan anggaran di tingkat desa.
“Banyak infrastruktur vital yang rusak, tapi belum bisa diperbaiki karena status kewenangannya ada di pemerintah desa,” ujar Kukuh, Ketua Komisi 1 DPRD Batang, Rabu (11/3/2026).
Kukuh menjelaskan, ruang fiskal desa semakin sempit setelah sebagian besar dana desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Akibatnya, anggaran perbaikan infrastruktur menjadi terbatas. “Padahal kerusakan terjadi akibat bencana dan sangat mendesak bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai solusi, Kukuh mendorong pemerintah daerah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) agar desa tetap bisa membiayai perbaikan fasilitas publik.
Menurutnya, sejumlah daerah lain di Indonesia sudah menerapkan kebijakan serupa. “Pemda wajib membuat terobosan supaya ada keberpihakan kepada desa,” tambahnya.
Dalam forum reses, warga menyampaikan daftar panjang jembatan penghubung antarwilayah yang rusak, di antaranya:
- Jembatan Bawang–Pranten
- Jembatan Bandar–Blado
- Jembatan Pesalakan–Tombo
- Jembatan Keteleng–Bismo
- Jembatan Ngadirejo–Pacet
- Jembatan Kalimanggis–Kedawung
- Jembatan Kranggan–Kebumen
- Jembatan Wonotunggal–Gringgingsari
Kukuh menekankan, jembatan-jembatan tersebut merupakan akses vital untuk distribusi hasil pertanian dari wilayah pegunungan. Karena itu, perbaikan tidak bisa ditunda terlalu lama. Ia berjanji membawa aspirasi tersebut ke DPRD agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga menjadi ajang konsolidasi politik. Kukuh mengundang pengurus partai, MWC NU, serta tokoh masyarakat setempat. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan politik agar warga memahami peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Kukuh berharap sinergi antara pemerintah daerah dan desa semakin kuat, sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan meski terjadi perubahan kebijakan anggaran dari pusat.
