DPRD Demak “Semprot” OPD, Soal Banjir hingga Klaim BPJS Jadi Sorotan

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Sumber :
  • viva jogja

DEMAK, VIVA Jogja – DPRD Kabupaten Demak melontarkan sejumlah catatan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I Tahun 2026, Jumat (24/4). Evaluasi ini disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025.

img_title Gedung Baru DPRD DIY Hampir Rampung, Progres Pembangunan Lampaui Target

Rapat dipimpin Ketua DPRD Demak Zayinul Fata, didampingi Wakil Ketua I Fahrudin Bisri Selamet dan Wakil Ketua II Maskuri. Bupati Demak Eisti’anah bersama jajaran juga hadir dalam agenda tersebut.

Dalam forum itu, DPRD menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari rendahnya penyerapan anggaran, banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt), hingga layanan publik yang dinilai belum optimal.

img_title DPRD DIY Minta Rencana Pemanfaatan Hutan untuk Kepentingan Militer Dikaji Matang dan Dibuka ke Publik

Juru bicara DPRD, Bisri, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD), terutama dalam menggenjot serapan APBD. DPRD mendorong evaluasi ketat tiap triwulan serta penerapan sistem reward and punishment bagi OPD.

Selain itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta segera mengisi jabatan yang masih diisi Plt agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif.

img_title Atlet Petanque Jepara Bawa Pulang 4 Medali Porprov XVII, Ini Para Penyumbangnya

Sorotan juga mengarah pada persoalan klasik di Demak, yakni banjir dan genangan. DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) lebih serius menangani drainase, dengan memprioritaskan anggaran di wilayah rawan.

Di sektor pertanian, DPRD menyinggung nasib petani akibat sawah yang kerap tenggelam. Dinas Pertanian didesak segera merumuskan kebijakan konkret sekaligus mengantisipasi alih fungsi lahan produktif.

Tak kalah penting, DPRD juga menyoroti kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), terutama terkait klaim BPJS yang masih tertunda. Permasalahan administrasi dinilai tak boleh berlarut karena berdampak langsung pada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat jadi korban. Pelayanan kesehatan harus tetap jadi prioritas,” tegas Ketua DPRD Demak Zayinul Fata.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah menyatakan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Ia menilai masukan tersebut sebagai bentuk kontrol sekaligus dukungan bagi pemerintah daerah.

“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi wilayah pesisir yang dinilai masih menjadi persoalan krusial dan membutuhkan penanganan lebih serius.

Halaman Selanjutnya
img_title