Kontroversi Pejabat Korsel: Usul ‘Impor Perempuan Muda’ Demi Naikkan Angka Kelahiran, Langsung Dipecat

VIVA Jogja - Pernyataan kontroversial seorang pejabat lokal Korea Selatan memicu badai kritik dari dalam hingga luar negeri. Alih-alih menawarkan solusi realistis atas krisis kelahiran, ia justru melontarkan usulan yang dianggap seksis dan tidak manusiawi.

Kim Heesoo, kepala wilayah Jindo County di bagian selatan Korea Selatan, menuai kecaman luas setelah menyarankan agar negaranya “mengimpor perempuan muda” dari Vietnam atau Sri Lanka untuk dinikahkan dengan pria-pria lajang di pedesaan demi meningkatkan angka kelahiran.

Ucapan tersebut disampaikan dalam sebuah forum warga yang bahkan disiarkan televisi. Dalam pertemuan itu, Kim menyebut perempuan asing bisa menjadi “solusi” bagi menurunnya populasi dan berkurangnya jumlah perempuan usia produktif di desa-desa.

Komentar itu langsung memicu kemarahan publik. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut merendahkan martabat perempuan dan memperlakukan mereka seolah komoditas.

Tak hanya di dalam negeri, pemerintah Vietnam juga dikabarkan menyampaikan protes diplomatik atas pernyataan tersebut. Imbasnya cepat. Kim akhirnya dipecat dari Partai Demokrat, partai penguasa di Korea Selatan. Usulan kontroversial ini muncul di tengah situasi demografi yang memang genting.

Korea Selatan saat ini tercatat sebagai negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Para ahli memperkirakan populasi yang kini sekitar 50 juta jiwa bisa menyusut hingga setengahnya dalam 60 tahun jika tren ini terus berlanjut.

Menariknya, forum tempat Kim berbicara sebenarnya digelar untuk membahas rencana penggabungan administratif wilayah akibat populasi pedesaan yang terus menurun, bukan soal kebijakan pernikahan lintas negara.

Sehari setelah polemik meledak, Kim menyampaikan permintaan maaf. Ia mengklaim hanya ingin menyoroti masalah populasi desa, namun mengakui bahwa bahasa yang digunakannya “tidak pantas.”

Sayangnya, klarifikasi itu tak cukup meredam amarah publik. Banyak warganet menilai krisis kelahiran seharusnya diselesaikan lewat kebijakan kesejahteraan, dukungan keluarga, dan kesetaraan gender—bukan dengan solusi yang dianggap merendahkan perempuan. Kontroversi ini pun menjadi pengingat bahwa isu demografi sensitif tak bisa dijawab dengan pendekatan sembarangan.