Respons Menko Pangan Zulkifli Hasan saat Dicecar Soal MinyaKita Bantuan Pangan Berbau Solar
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Polemik MinyaKita yang belakangan menjadi perhatian publik ternyata belum mendapat respons langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Saat dicegat awak media usai menghadiri Milad ke-109 Aisyiyah di Graha Sunan Lawu Wonder Park, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Sabtu, Zulkifli memilih menghindari pembahasan mengenai MinyaKita dan justru mengarahkan penjelasannya pada langkah pemerintah membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sikap Zulkifli itu terlihat ketika wartawan berusaha meminta tanggapan mengenai persoalan MinyaKita yang masih menjadi sorotan masyarakat.
Namun, alih-alih menjawab substansi pertanyaan tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan kedatangannya ke Karanganyar untuk menjelaskan sejumlah program pemerintah, terutama terkait evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Saya ke sini menjelaskan program-program pemerintah, termasuk soal MBG. Sekarang lagi fokus memperbaiki internal," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan.
Ia mengatakan pemerintah telah mengambil langkah pembenahan setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, pergantian manajemen telah dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.
"Setelah manajemennya diganti, yang salah diproses hukum. Kita sedang membenahi agar program makan bergizi yang sangat sakral ini bisa kita lanjutkan. Tapi sementara kita fokus memperbaiki itu dulu," ujarnya.
Selain menyinggung evaluasi MBG, Zulkifli juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan konsep Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah.
Menurut dia, koperasi tersebut bukanlah supermarket atau tempat usaha yang berorientasi mencari keuntungan, melainkan infrastruktur pemerintah yang akan menjadi pusat distribusi berbagai program negara hingga pelayanan ekonomi masyarakat desa.
Ia menjelaskan, koperasi desa nantinya memiliki fungsi menyalurkan berbagai bantuan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga distribusi alat dan sarana pertanian kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, koperasi desa juga disiapkan menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas.
Ketika harga gabah, hasil pertanian, maupun komoditas perikanan berada di bawah harga acuan pemerintah, koperasi akan membeli hasil produksi masyarakat sehingga harga di tingkat petani dan nelayan tetap terjaga.
