Karaton Surakarta Buka Suara soal Petisi Polemik Kepemimpinan, Gusti Moeng: Siap Tempuh Proses Objektif
- VIVA Jogja
SOLO, VIVA Jogja - Polemik mengenai kepemimpinan Karaton Surakarta Hadiningrat kembali menjadi perhatian publik.
Di tengah munculnya petisi yang mendesak pemerintah ikut memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut, pihak Karaton menyatakan terbuka terhadap proses yang dilakukan secara objektif dengan tetap berlandaskan hukum dan fakta sejarah.
Petisi bertajuk "Ungkap Kebenaran untuk Akhiri Polemik Karaton Surakarta" itu beredar di platform Change.org dan ditujukan kepada sejumlah pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Menteri Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta, DPR RI, DPD RI, hingga Komnas HAM.
Pemrakarsa petisi mendorong pemerintah membentuk tim independen untuk mengkaji berbagai dokumen, catatan sejarah, silsilah, dan bukti lain yang berkaitan dengan polemik kepemimpinan Karaton Surakarta Hadiningrat.
Pemeriksaan DNA juga diusulkan sebagai salah satu metode ilmiah apabila dinilai diperlukan untuk membantu mengungkap persoalan garis keturunan.
Proses tersebut tetap diharapkan memperhatikan hak privasi, hak asasi manusia, persetujuan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Menanggapi hal itu, Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Karaton Surakarta Hadiningrat, GKR Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng, menyatakan perhatian masyarakat terhadap Karaton merupakan hal yang positif.
Dalam siaran pers yang diterbitkan Jumat (24/7/2026), Karaton menyebut perhatian publik melalui pemberitaan media, diskusi, media sosial, hingga petisi menunjukkan bahwa Karaton Surakarta masih memiliki posisi penting sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah bangsa.
"Karaton Surakarta Hadiningrat adalah amanah sejarah, amanah budaya, dan amanah bangsa yang telah diwariskan lintas generasi. Karena itu, menjaga Karaton bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga besar Karaton, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Gusti Moeng, Sabtu (25/7/2026).
Karaton menegaskan penyelesaian polemik tidak semestinya diarahkan untuk menentukan siapa yang menang maupun kalah. Proses tersebut dinilai harus mampu memberikan kepastian hukum, adat, sejarah, dan kelembagaan secara objektif, transparan, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak Karaton juga kembali menegaskan kedudukan Lembaga Dewan Adat (LDA) sebagai badan hukum yang sah dan menjadi bagian dari struktur kelembagaan Karaton Surakarta Hadiningrat.
