Pilkades Karanganyar Diproyeksi Butuh Rp50 Miliar, DPRD Minta Dana Disiapkan Mulai Sekarang
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Pemilihan kepala daerah di Karanganyar mendatang diproyeksikan membutuhkan anggaran hingga Rp50 miliar. Angka tersebut disiapkan untuk mengantisipasi pelaksanaan pemilihan sampai dua putaran.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, meminta pemerintah daerah mulai memikirkan kebutuhan tersebut sejak sekarang. Menurut dia, penyediaan dana tidak semestinya menunggu tahapan Pilkada sudah berjalan.
Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tuntutan efisiensi. Karena itu, kebutuhan anggaran untuk agenda politik lima tahunan perlu dimasukkan dalam perencanaan keuangan jauh sebelum pelaksanaannya.
"Harapan saya, karena ini efisiensi, tentunya pemerintah daerah dalam persiapan pemilu yang akan datang perlu menyiapkan dana cadangan," kata Bagus Selo, di rumah dinas Bupati Karanganyar, Senin (10/8/2026).
Bagus mengatakan kebutuhan sekitar Rp50 miliar tersebut merupakan proyeksi apabila Pilkada berlangsung hingga dua putaran. Besaran itu dapat dipersiapkan secara bertahap melalui beberapa tahun anggaran.
"Kurang lebih hampir Rp50 miliar anggarannya dibutuhkan. Itu untuk dua putaran," ujarnya.
Meski kebutuhan anggaran sudah mulai menjadi perhatian, Bagus menyebut pencadangan dana tersebut belum masuk dalam pembahasan KUAPPAS 2027.
Dia berharap pemerintah daerah mulai menghitung kebutuhan tersebut dan menyiapkan skema pencadangan sejak jauh hari.
"Minimal harusnya pemerintah daerah sudah mencicil itu, mempersiapkan," kata Bagus.
Menurut dia, kebutuhan sekitar Rp50 miliar tidak harus dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dengan waktu persiapan yang masih tersedia, dana tersebut dapat dicadangkan secara bertahap dalam beberapa tahun.
Langkah itu dinilai penting agar kebutuhan Pilkada nantinya tidak tiba-tiba menekan struktur belanja daerah.
Besaran proyeksi Rp50 miliar juga berkaitan dengan kebutuhan pada Pilkada sebelumnya. Bagus menyebut anggaran yang terserap ketika itu berada di kisaran Rp35 miliar.
Dengan adanya kemungkinan dua putaran, kebutuhan anggaran pada Pilkada mendatang diperkirakan lebih besar.
Pembiayaan Pilkada sendiri melibatkan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, menurut Bagus, pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan sejak awal, termasuk apabila terdapat perubahan jadwal maupun ketentuan penyelenggaraan pemilu.
"Ini perlu dipersiapkan," tegasnya.
Bagi DPRD Karanganyar, pencadangan anggaran sejak awal menjadi pilihan yang lebih realistis dibandingkan mencari tambahan anggaran ketika tahapan Pilkada sudah berlangsung.