Pajak Kendaraan di Karanganyar Kini Bisa Lewat BUMDes, Warga Tak Perlu Jauh ke Samsat
- VJVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Lupa jatuh tempo, belum punya dana saat waktunya membayar, hingga kesibukan sehari-hari menjadi alasan warga menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mencoba memangkas kendala tersebut dengan membawa layanan pembayaran lebih dekat ke masyarakat desa.
Pemkab Karanganyar menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Samsat Budiman.
Layanan ini memungkinkan warga mengakses pembayaran pajak kendaraan tahunan di lingkungan desa, sehingga tidak harus selalu datang ke kantor Samsat pusat.
Bupati Karanganyar Rober Christanto mengatakan, persoalan pembayaran pajak di masyarakat kerap berkaitan dengan kendala praktis. Karena itu, pemerintah memilih mendekatkan layanan daripada hanya menunggu masyarakat datang.
“Kalau kita yang datang mendekat ke masyarakat dan hadir langsung di tengah-tengah mereka, tujuan utamanya adalah membantu warga agar lebih mudah bayar pajak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Rober saat ditemui di sela Pembukaan Sosialisasi Kerja Sama BUMDesa dengan Samsat Budiman di Aula DPUPR Karanganyar, Rabu (2/9/2026).
Menurut Rober, pola pelayanan tersebut diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu yang selama ini menjadi salah satu hambatan warga, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.
Layanan Samsat Budiman melalui BUMDes diarahkan menjangkau sejumlah wilayah, di antaranya Jatipuro, Jatiyoso, Colomadu, hingga Ngargoyoso.
Namun, program ini tidak hanya berbicara mengenai kemudahan membayar pajak. Pemkab Karanganyar juga melihatnya sebagai peluang untuk menghidupkan kembali aktivitas usaha BUMDes.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Karanganyar Heru Joko Sulistyono mengatakan, dari sekitar 162 BUMDes yang ada di Karanganyar, belum banyak yang memiliki unit usaha dengan kondisi sehat dan berjalan optimal.
Karena itu, layanan Samsat Budiman ditawarkan sebagai salah satu pilihan bagi BUMDes untuk menambah unit usaha yang sekaligus memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tujuan utama memberikan penawaran ini adalah membantu BUMDes memperluas unit usahanya. Supaya BUMDes hidup, masyarakat mendapatkan keuntungan, dan layanan pembayaran pajak tahunan bisa lebih dekat,” tegas Heru.
Skema pembayaran pajak kendaraan di wilayah Ngiri saat ini telah berjalan dan menjadi percontohan atau pilot project untuk pengembangan di desa lainnya.
