PPDB 2025, SD Negeri di Wilayah Pinggiran Karanganyar Sepi Peminat, Dinas Tegaskan Tak Akan Regrouping
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar menegaskan tidak akan mengambil langkah regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri (SDN) meskipun sejumlah sekolah, terutama di wilayah pinggiran, mengalami kekurangan murid pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
"Kami tidak akan melakukan regrouping. Justru kami mendorong sekolah-sekolah negeri untuk tetap berinovasi. Pelan-pelan kami benahi sarpras (sarana dan prasarana), agar kepercayaan masyarakat tumbuh kembali,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar, Agam Bintoro, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Agam menyebut, minimnya peminat di beberapa SD negeri disebabkan oleh beberapa faktor.
Selain karena lokasi sekolah yang berada di daerah terpencil atau pinggiran, juga karena sekolah swasta kini semakin berkembang dengan fasilitas dan pendekatan keagamaan yang dianggap lebih menarik bagi orangtua.
“Sekolah swasta biasanya punya tambahan dana dari iuran orangtua dan SPP, sedangkan sekolah negeri hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah. Ini yang membuat sekolah swasta lebih unggul dalam hal fasilitas dan program,” terangnya.
Salah satu contoh nyata terjadi di SDN 2 Suruh Kalang, Kecamatan Jaten. Sekolah ini hanya menerima lima siswa baru saat PPDB 2025.
Meski jumlah tersebut naik dibanding tahun lalu yang hanya menjaring tiga siswa, kondisi itu masih mencerminkan lemahnya animo masyarakat terhadap sekolah negeri.
Kepala SDN 2 Suruh Kalang, Tohari, menyebutkan pihaknya telah berupaya melakukan sosialisasi ke sejumlah taman kanak-kanak (TK) di wilayah sekitarnya.
Namun, persaingan dengan sekolah swasta, terutama yang berbasis agama, menjadi tantangan tersendiri.
“Kami sudah keliling ke TK-TK untuk promosi. Tapi faktanya banyak orangtua yang lebih memilih sekolah swasta karena dianggap lebih unggul secara nilai dan fasilitas,” ujar Tohari, Selasa (24/6/2025).
“Kami ini satu halaman dengan SDN 1, lalu dikelilingi sekolah swasta. Jadi memang sulit bersaing. Tapi kami tetap berupaya agar sekolah kami tetap berjalan,” imbuhnya.
Tohari berharap ada perhatian lebih serius dari pemerintah, terutama dalam membuat kebijakan yang bisa melindungi eksistensi sekolah negeri, baik dari sisi regulasi maupun dukungan fasilitas.
