Gubernur Jateng Dorong Pemerataan Sekolah Rakyat, Jaten Karanganyar Jadi Catatan Khusus

KARANGANYAR, VIVA Jogja - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengakselerasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari strategi nasional menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam mengangkat warga dari jurang kemiskinan yang menahun.

“Kalau kita serius ingin menurunkan kemiskinan ekstrem, maka pendidikan harus jadi instrumen utama. Ini bukan sekadar program, tapi mandat nasional,” kata Luthfi saat konferensi pers di Semarang, Senin (14/7/2025). 

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial RI yang didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi prioritas karena masih memiliki kantong-kantong kemiskinan ekstrem, khususnya kategori P1 (sangat miskin) dan P2 (miskin ekstrem).

Konsep yang diusung adalah sekolah berasrama (boarding school) untuk jenjang SMP dan SMA. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat untuk menyiapkan infrastruktur, mulai dari lahan, bangunan, hingga sarana belajar dan tempat tinggal siswa.

“Sinergi lintas instansi mutlak. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan PUPR harus satu napas. Kalau daerah lambat, provinsi akan ambil alih,” tegas Luthfi.

Namun, implementasi program ini belum merata. Dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, baru sembilan yang dinyatakan siap. Kota Solo dan Wonosobo termasuk yang sudah meluncurkan program lebih awal. Sementara daerah lain masih terkendala teknis, seperti belum tersedianya lahan atau gedung belum selesai dibangun.

Salah satu wilayah yang disorot langsung oleh gubernur adalah Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Di daerah itu, belum ada satupun sekolah menengah atas. Luthfi menyebut kondisi ini sebagai keprihatinan serius.

“Jaten itu belum punya SMA. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan panggil dinas terkait untuk cari solusi cepat,” katanya.

Luthfi menambahkan, keberhasilan Sekolah Rakyat bukan hanya soal bangunan berdiri. Lebih dari itu, ini menyangkut misi besar mencetak generasi baru yang bisa memutus rantai kemiskinan dari sisi kualitas sumber daya manusia.

“Ini bukan proyek pembangunan biasa. Ini investasi masa depan bagi anak-anak kita yang selama ini tertinggal,” tutupnya.