Pasca Korupsi, Bank Karanganyar Tunjukkan Pemulihan Signifikan, Laba Capai Rp774 Juta dalam 6 Bulan
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Bank Karanganyar (Perseroda), lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, mulai menunjukkan tren pemulihan pasca-terpukul kasus korupsi yang menjerat salah satu direkturnya awal tahun ini.
Dalam enam bulan pertama 2025, Bank Karanganyar mencatatkan laba bersih sebesar Rp774 juta atau lebih dari 50% dari target tahunan sebesar Rp1,5 miliar. Selain itu, penyaluran kredit mengalami pertumbuhan signifikan dan kini mencapai kisaran Rp270 miliar.
Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Latri Listyowati, menyebut pemulihan ini merupakan hasil konsolidasi internal dan pemulihan kepercayaan publik setelah kepastian hukum dan jaminan keamanan dana nasabah.
"Bank ini sempat kehilangan kepercayaan masyarakat, tetapi sekarang mulai bangkit. Kepercayaan kembali tumbuh dan itu terlihat jelas dari capaian kinerja semester I," ujar Latri, Rabu (23/7/2025).
Direktur Utama Bank Karanganyar, Wisnu Wardana, mengatakan kepercayaan Pemkab yang memberikan mandat pengelolaan gaji sekitar 3.000 ASN PPPK menjadi katalis penting dalam pemulihan operasional.
Dana gaji yang dikelola diperkirakan mencapai Rp150 miliar dan dimanfaatkan sebagai likuiditas pembiayaan.
Bank Karanganyar juga meluncurkan tiga produk pembiayaan dengan bunga ringan untuk menarik minat nasabah:
Kredit Kendaraan PPPK dimana Skema pembiayaan motor dengan bunga hanya 0,7% per bulan. Bank melunasi ke dealer, ASN mengangsur ke bank.
Kemudian Bank Karanganyar juga melayani Kredit Emas. Dimana nasabah membeli emas batangan atau perhiasan, bank membayar ke toko, dan cicilan dilakukan dengan bunga sama rendahnya.
Dan yang menarik, Bank Karanganyar juga melakukan pembiayaan Uang Muka Haji. Dimana, nasabah cukup membayar Rp25 juta untuk mendapatkan nomor porsi haji. Bank menalangi pelunasan ke Kementerian Agama.
“Dengan bunga ringan, produk ini mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan daya tarik bank di tengah persaingan,” jelas Wisnu.
Meski kinerja menunjukkan pemulihan, Komisi B DPRD menyoroti belum terisinya posisi Direktur Kredit. Latri mendesak Pemkab agar segera menunjuk pejabat untuk posisi tersebut guna memastikan tata kelola berjalan optimal.
"SDM strategis seperti direktur kredit harus segera diisi agar fungsi pengelolaan risiko dan ekspansi kredit tidak terganggu," tambah Latri.
