Dinas Pendidikan Karanganyar Tunda Pengadaan Chromebook Akibat Regulasi dan Harga

Plt Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar
Sumber :
  • VIVA Jogja

KARANGANYAR, VIVA Jogja - Sekolah di Karanganyar harus bersabar menunggu perangkat Chromebook. Rencana pengadaan ditunda karena regulasi dan harga berubah, meski sejumlah program pendidikan tetap berjalan.

img_title Tekan Kebocoran PAD, DPRD Karanganyar Dorong Seluruh Pembayaran Pajak dan Retribusi Beralih ke Sistem Digital

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Nugroho, menjelaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru melaksanakan pengadaan. "Kami menunggu kejelasan aturan dan harga agar sesuai prosedur," ujarnya, Jumat (22/8/2025).

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar masih memeriksa pengadaan Chromebook pada tahun anggaran 2020–2022. Nugroho menegaskan dirinya tidak bisa memberi keterangan lebih jauh. “Itu kegiatan lama, sebelum periode kami,” tegasnya.

img_title Festival Perumahan Karanganyar Dibuka, 42 Pengembang Tawarkan Rumah Subsidi Mulai Rp166 Juta

Meski pengadaan Chromebook tertunda, berbagai program pendidikan tetap dijalankan. Menurut Nugroho, serapan anggaran di sektor pendidikan bahkan sudah lebih dari 70 persen karena sebagian kegiatan harus segera diselesaikan sebelum perubahan anggaran.

Jumlah tenaga pendidik di Karanganyar hampir 6.000 orang, terdiri atas 5.161 ASN dan 746 non-ASN. Wajar bila belanja pegawai, khususnya gaji dan tunjangan, menjadi porsi terbesar dalam anggaran pendidikan.

img_title 42 Pengembang Hadir di Festival Perumahan Karanganyar, Warga Punya Banyak Pilihan Rumah

Badan Keuangan Daerah (BKD) mencatat hingga 30 Juni 2025, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,004 triliun dari total Rp2,36 triliun atau sekitar 44,51 persen. Dari jumlah itu, serapan di Disdikbud sudah berada di angka 43,55 persen.

Tahun anggaran 2025, Disdikbud Karanganyar menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran terbesar. Total dana yang dikelola mencapai Rp811,8 miliar untuk 118 program dan kegiatan, mayoritas dialokasikan untuk belanja pegawai.