Mahasiswa Universitas Surakarta Kritik Kenaikan Pajak dan Program Makan Bergizi Gratis yang Dinilai Belum Tepat Sasaran
- Ist/VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Kritik tajam kembali datang dari kalangan mahasiswa. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Surakarta, Ridwan Nur Hidayat, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini belum berjalan efektif dan cenderung membebani masyarakat kecil.
Menurutnya, pendidikan sebagai fondasi bangsa justru terpinggirkan dalam prioritas pembangunan. “Sejak awal periode pemerintahan, mahasiswa Universitas Surakarta melihat kebijakan pendidikan kurang mendapat perhatian serius. Padahal, tanpa pendidikan yang kuat, sulit bagi bangsa ini untuk bersaing di era global,” ujarnya, dalam rilis yang diterima VIVA Jogja, Kamis (28/8/2025).
Ridwan menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya lebih berpihak pada dunia pendidikan. Ia mengingatkan, pendidikan bukan sekadar kewajiban negara, melainkan investasi jangka panjang.
“Kalau masyarakat tidak cerdas, bagaimana negara bisa maju? Pendidikan itu fondasi, bukan pilihan kedua,” tambahnya.
Selain pendidikan, Ridwan menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengakui konsep program ini baik untuk mengurangi stunting, namun implementasinya dinilai belum tepat sasaran.
“Distribusi MBG lebih banyak di perkotaan, padahal wilayah pedalaman yang lebih membutuhkan. Kalau dipaksakan merata tanpa perhitungan, anggaran jelas akan terbebani,” jelasnya.
Ia mengingatkan kasus keracunan saat uji coba MBG di Sukoharjo yang menyebabkan puluhan siswa sakit. Baginya, hal itu membuktikan kualitas makanan dan sistem pengawasan belum maksimal.
Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen juga mendapat sorotan. Ridwan menyebut kebijakan ini kontraproduktif bila tidak diimbangi dengan kesejahteraan rakyat.
“Pajak memang penting untuk pembangunan. Tapi rakyat akan sulit menerima kalau manfaatnya tidak dirasakan. Bandingkan dengan Singapura, pajaknya 9 persen tapi rakyatnya sudah sejahtera. Indonesia seharusnya belajar dari situ,” tegasnya.
Ia juga menyinggung rencana kenaikan gaji anggota DPR yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. “UMR di Solo Raya hanya Rp2,4 juta, sementara gaji DPR berpotensi melonjak jauh di atas itu. Kesenjangan seperti ini semakin menekan rakyat kecil,” ungkapnya.
Ridwan menilai korupsi masih menjadi persoalan serius. Ia menyinggung fenomena bendera bajak laut One Piece yang sempat viral sebagai simbol kekecewaan publik terhadap praktik korupsi yang tak kunjung dituntaskan.
