Reforma Agraria Disorot di Karanganyar, Petani Kecil Desak Perubahan Kebijakan di Hari Tani Nasional
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) di Karanganyar tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni. Momentum tersebut justru berubah menjadi panggung kritik, di mana suara petani kecil menggema menuntut perubahan kebijakan yang dianggap belum berpihak pada kesejahteraan mereka.
Puluhan petani bersama mahasiswa dari berbagai organisasi mendatangi rumah dinas Bupati Karanganyar, Rober Christanto, Rabu (24/9/2025).
Mereka membawa keresahan: mahalnya biaya produksi, sulitnya akses air irigasi, hingga distribusi alat pertanian yang dinilai tidak merata. Para petani menegaskan, reforma agraria sejati harus segera diwujudkan agar nasib petani tidak kian terpuruk.
Sekitar 50 orang hadir dalam audiensi tersebut. Mereka berasal dari Serikat Tani Bumi Intanpari (SERTA BUMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), BEM Pertanian UNS, serta Forum Membangun Desa (Formades). Massa diterima langsung Bupati Rober bersama Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto serta sejumlah pejabat Pemkab.
Ketua AGRA Karanganyar, Yosef Haryanto, menyampaikan tujuh tuntutan utama. Pertama, pendataan tanah terlantar untuk redistribusi kepada petani kecil.
Kedua, menolak program sertifikasi tanah tanpa keadilan agraria yang nyata. Ketiga, penanganan krisis irigasi di Karangpandan, Jumapolo, dan Jatiyoso yang mengancam gagal panen.
Tuntutan keempat adalah kebijakan penyerapan hasil panen lewat koperasi dan BUMDes agar peran tengkulak bisa ditekan. Kelima, penguatan organisasi tani agar tidak hanya dijadikan alat politik.
Keenam, pemerataan distribusi alat produksi agar tidak dikuasai segelintir pihak. Terakhir, solusi atas biaya produksi yang tinggi, mulai dari sewa alat hingga pembelian benih dan pestisida, yang tidak sebanding dengan harga jual hasil panen.
“Selama pemerintah tidak berdiri di sisi petani, kedaulatan pangan tidak akan pernah lebih dari sekadar wacana,” tegas Yosef.
Keluhan juga datang dari petani kecil. Kardi (50), warga Jumapolo, mengungkapkan bahwa biaya operasional untuk menggarap sawah 6.000 meter persegi bisa mencapai Rp8–9 juta. Sementara itu, hasil panen hanya menghasilkan Rp13–15 juta.
“Untungnya tipis sekali. Semua alat kami sewa. Kami butuh bantuan alsintan (alat mesin pertanian) dan pelatihan agar bisa lebih mandiri,” ujarnya.
