Karanganyar Jadi Lokasi Lelang Geothermal 2025, Warga Lereng Lawu Menolak Keras

KARANGANYAR, VIVA Jogja - Rencana pemerintah membuka lelang proyek panas bumi di berbagai daerah kembali menuai sorotan. 

Salah satu titik yang masuk radar survei adalah Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebuah kawasan yang berada di punggung Gunung Lawu dan dikenal sebagai penyangga sumber air bagi ribuan warga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengumumkan pelelangan sepuluh wilayah panas bumi tahun 2025. 

Tiga di antaranya berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), sementara tujuh lainnya adalah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE). Pemerintah menilai langkah ini sejalan dengan target transisi energi dan reformasi regulasi.

Namun, bagi masyarakat Jenawi, rencana eksplorasi justru menimbulkan kekhawatiran baru.

Aktivis lingkungan Yannuar Faishal menyebut air tanah di kawasan Jenawi adalah satu-satunya sumber kehidupan warga. Proses ekstraksi panas bumi yang menggunakan cadangan air dinilai berpotensi mengurangi pasokan bagi kebutuhan sehari-hari.

“Kalau air tersedot untuk proyek, masyarakat bisa kekurangan. Belum lagi risiko pencemaran dan kerusakan ekosistem di sekitarnya. Gunung Lawu bukan gunung mati, ia masih aktif, dan aktivitas manusia yang berlebihan bisa memicu bencana,” ujar Yannuar.

Selain ancaman ekologis, muncul isu sosial berupa jual-beli tanah. Sejak kabar lelang panas bumi beredar, sejumlah lahan di Desa Gumeng hingga Anggrasmanis mulai diperjualbelikan.

“Kami khawatir ada gesekan antarwarga. Ada yang tergiur harga tanah, ada yang menolak menjual. Proses seperti ini berisiko memecah belah masyarakat,” tambah Yannuar.

Sejumlah pertemuan warga Jenawi digelar untuk menyikapi isu tersebut. Hasilnya, mayoritas masyarakat sepakat menolak eksplorasi panas bumi di kawasan mereka.

“Koordinasi sudah dilakukan dengan warga setempat, semua menolak. Tetapi transaksi tanah sifatnya personal, sehingga sulit dikendalikan. Inilah yang kami waspadai,” tegasnya.

Pemerintah berulang kali menegaskan proyek panas bumi adalah bagian dari transisi energi bersih. Indonesia bahkan disebut berpotensi melampaui kapasitas panas bumi Amerika Serikat dalam beberapa tahun ke depan.

Meski demikian, bagi masyarakat Karanganyar, label energi hijau tidak otomatis membuat proyek ini ramah lingkungan. Mereka menilai, tanpa kajian ekologis yang menyeluruh, eksplorasi justru bisa menjadi bumerang bagi keberlanjutan hidup warga lereng Lawu.