Panas Bumi Gunung Lawu Disorot, Pemkab Karanganyar Mengaku Tak Dilibatkan

Gunung Lawu
Sumber :
  • VIVA Jogja

KARANGANYAR, VIVA Jogja - Rencana pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal Gunung Lawu kembali menjadi sorotan. Namun, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menegaskan tidak terlibat dalam pembahasan proyek tersebut karena kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat.

img_title Longsor Putus Akses Antardusun di Jatiyoso Karanganyar, 18 Rumah Warga Terisolasi

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Diskop UK T ESDM) Karanganyar, Aris Murtopo, menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun koordinasi resmi terkait pengembangan geotermal di kawasan Lawu.

“Kalau sudah lintas kabupaten dan provinsi, otomatis menjadi ranah kementerian. Kami tidak dilibatkan sama sekali,” ujar Aris, saat dihubungi wartawan, Selasa (30/9/2025).

img_title Perangkat Desa di Karanganyar Diciduk Saat Ambil Tempelan Sabu, Mengaku Sudah 5 Kali Membeli

Menurut Aris, tidak ada kajian ataupun laporan teknis yang disampaikan ke pemerintah daerah. Bahkan, informasi soal rencana lelang atau eksplorasi pun tidak pernah masuk.

Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, meliputi wilayah Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Karena sifatnya lintas kabupaten dan provinsi, pengelolaan sumber daya panas bumi menjadi kewenangan langsung kementerian terkait.

img_title RDTR Jadi Modal Baru Karanganyar Gaet Investor, Pemkab Siapkan Kolaborasi Berkelanjutan dengan Asosiasi

Aris menegaskan pentingnya transparansi informasi. Pasalnya, pengembangan energi geotermal berpotensi membawa dampak lingkungan dan sosial yang langsung dirasakan masyarakat sekitar Lawu.

Energi geotermal kini menjadi salah satu fokus pemerintah pusat dalam mendorong transisi energi bersih. Gunung Lawu disebut-sebut memiliki cadangan panas bumi yang cukup besar untuk mendukung pasokan listrik ramah lingkungan di masa depan.

Meski kewenangan ada di pusat, Pemkab Karanganyar berharap tetap mendapat akses informasi, agar dapat mengantisipasi dampak dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal.