Kasus Korupsi Rp12 Miliar Karanganyar, Praktisi Hukum Desak Pengusutan Tak Berhenti di 5 Tersangka

Masjid Agung Madaniyah Karanganyar
Sumber :
  • VIVA Jogja

KARANGANYAR, VIVA Jogja - Penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai langkah awal yang penting. 

img_title KPK Pastikan Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Telah Inkracht, Pemda DIY Dipersilakan Optimalkan Pemanfaatan Aset

Namun, praktisi hukum Ummar Lazuardi menilai, penanganan perkara ini belum menyentuh akar persoalan dan perlu dikembangkan lebih jauh.

Dalam perkara tersebut, Kejari Karanganyar menetapkan seorang aparatur sipil negara (ASN) berstatus Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai tersangka. Empat orang lainnya berasal dari kalangan swasta, termasuk Direktur PT MAM yang tercatat sebagai pemenang lelang.

img_title Setelah Dua Kali Mangkir, Akhirnya AM Penuhi Panggilan Kejari Karanganyar

Meski lima orang sudah ditetapkan, kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp12 miliar masih jauh dari pemulihan. Hingga kini, pengembalian baru sekitar Rp205 juta.

“Selisih yang sangat besar ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah hanya lima orang itu saja yang terlibat? Bisa saja ada pihak lain yang berperan atau ikut menikmati hasil korupsi,” ujar Lazuardi kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

img_title Dipanggil Lagi Kejari Karanganyar, Kuasa Hukum AM Ingatkan Syarat Penetapan Tersangka Kembali

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, kata Lazuardi, terdapat asas penting yang harus dijadikan pegangan, yakni follow the money. Artinya, penyidik wajib menelusuri aliran dana, mekanisme penganggaran, hingga proses lelang untuk menemukan siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut.

“Siapa pun yang turut serta atau bersekongkol harus dimintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis, tapi juga bisa menyentuh aktor intelektual,” tegasnya.

Lazuardi menekankan, tujuan akhir penegakan hukum korupsi bukan hanya sekadar menjatuhkan hukuman pidana, tetapi juga memulihkan kerugian negara sebesar-besarnya. Oleh karena itu, Kejaksaan didorong untuk terus mengembangkan perkara dan tidak berhenti pada tahap awal.

“Langkah kejaksaan sudah benar dengan menetapkan lima tersangka. Namun, mengingat kerugian negara yang sangat besar, pengembangan perkara ini mutlak diperlukan demi tercapainya keadilan substantif,” tandasnya.