Meutya Hafid Dorong PWI Jadi Rumah Aman bagi Wartawan, Akhmad Munir Resmi Pimpin PWI Pusat 2025–2030

Meutya Hafid beri sambutan di pelantikan PWI Pusat 2025–2030 Solo
Sumber :
  • VIVA Jogja

SOLO, VIVA Jogja - Monumen Pers Nasional kembali mencatat sejarah. Di tempat lahirnya PWI pada 1946 itu, Sabtu (4/10/2025), Akhmad Munir, Direktur Utama LKBN ANTARA, resmi dilantik sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat masa bakti 2025–2030.

img_title Konfercab PWI Surakarta Dipercepat, Digelar 20 Juni 2026 di Monumen Pers

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hadir memberi pesan kuat agar PWI menjadi rumah aman dan produktif bagi seluruh wartawan Indonesia.

Pelantikan pengurus PWI Pusat 2025–2030 di Monumen Pers Surakarta menjadi momentum penting kebangkitan dunia pers nasional. 

img_title Golkar Karanganyar Bangun Mesin Politik Berbasis Data dan AI, Siapkan Strategi Menuju Pemilu 2029

Acara ini dihadiri perwakilan PWI dari 38 provinsi, pejabat pemerintah pusat, dan tokoh-tokoh pers senior yang telah berkiprah dalam menjaga marwah jurnalistik tanah air.

Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran PWI sebagai wadah profesional yang solid dan mampu melahirkan karya jurnalistik yang kredibel serta berintegritas tinggi.

img_title Resmi Naik Tipe Jadi Polresta, Kapolda Jateng Minta Polisi Batang Tingkatkan Layanan di Tengah Pesatnya Investasi

“PWI harus menjadi rumah yang aman dan produktif bagi para wartawan. Dari sini lahir karya yang independen dan bisa dipercaya masyarakat,” kata Meutya.

Selain menyoroti penguatan organisasi pers, Meutya juga menyinggung kebijakan Peraturan Presiden tentang Publisher Right, yang bertujuan memberikan perlindungan dan nilai ekonomi bagi karya jurnalistik Indonesia di tengah dominasi platform digital global.

Ia menjelaskan, kebijakan itu telah digagas sejak masa Presiden Joko Widodo dan kini dikukuhkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini mengatur agar platform digital yang menayangkan berita dari media nasional wajib memberikan kompensasi yang layak.

"Publisher Right adalah bentuk keadilan bagi media nasional. Platform digital yang memanfaatkan karya jurnalistik harus menghargai jerih payah wartawan Indonesia,” ujarnya.

Meutya menambahkan, Google telah menjadi salah satu platform yang mulai menerapkan kerja sama positif dengan beberapa media nasional. 

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, terus mendorong agar platform lain mengikuti langkah tersebut.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pengurus PWI di tingkat daerah untuk memperkuat sinergi dengan Dinas Kominfo provinsi dan kabupaten/kota. 

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi pers dinilai penting untuk menjaga kualitas informasi publik dan memperkuat ekosistem media di era digital.

Halaman Selanjutnya
img_title