Dugaan Keracunan MPGB Karanganyar, DPRD Desak Evaluasi Program Secara Menyeluruh
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Kasus dugaan keracunan yang terjadi di Karanganyar dalam pelaksanaan program Menuju Pangan Bergizi Berimbang (MPGB) memunculkan keprihatinan dari berbagai pihak.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar dari Fraksi PKS Darwanto menyampaikan simpati kepada para korban sekaligus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Menurutnya, meski MPGB merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak, peristiwa ini harus menjadi bahan pembelajaran serius bagi seluruh pihak terkait, mulai dari penyedia jasa pangan (SPG), dinas kesehatan, hingga dinas pendidikan.
"Kami sangat prihatin atas peristiwa ini. Program MPGB tetap harus berjalan karena niatnya baik, tetapi pelaksanaannya perlu dibenahi agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat,” ujar Darwanto saat ditemui VIVA Jogja, Minggu (12/10/2025).
Politisi senior PKS itu menegaskan bahwa setiap kesalahan dalam pelaksanaan program harus menjadi bahan evaluasi bersama. Bila ditemukan unsur kelalaian, sanksi harus diberikan secara tegas. Namun, jika disebabkan faktor teknis, perlu ada langkah perbaikan agar tujuan program tidak terganggu.
“Jika ada kesalahan yang disengaja, tentu harus ada sanksi. Tapi kalau karena prosedur yang belum tepat, harus segera diperbaiki. Intinya, masyarakat ingin yakin bahwa makanan untuk anak-anak aman,” tegasnya.
Menanggapi langkah pemerintah daerah yang menutup sementara salah satu SPG, dewan menilai kebijakan tersebut sudah tepat. Penutupan dilakukan agar proses investigasi dapat berjalan objektif dan menyeluruh sebelum izin operasi kembali diberikan.
“Penutupan SPG itu langkah wajar untuk memastikan penyelidikan berjalan dengan baik. Kita ingin tahu di bagian mana terjadi pelanggaran agar solusinya bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti adanya SPG yang belum memenuhi Standar Laik Hygiene (SLA) serta belum mengantongi sertifikat kelayakan sebelum beroperasi.
Kondisi tersebut dinilai berisiko, apalagi proses produksi dilakukan dini hari dan dalam jumlah besar dengan jeda waktu panjang sebelum makanan didistribusikan.
"Proses masak di jam dini hari dengan volume besar dan waktu distribusi yang lama sangat berisiko. Karena itu, SOP wajib dijalankan secara disiplin dan diawasi ketat,” imbuhnya.
