Masyarakat Karanganyar Desak Pemerintah Tetapkan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, HM Soeharto, kembali menjadi sorotan serius di panggung politik nasional.
Dorongan paling kuat datang dari Yayasan Keluarga Besar Soeharto (YKBS) yang menilai pengabdian almarhum Soeharto sudah sepatutnya diakui negara sebagai warisan sejarah, bukan sekadar kontroversi masa lalu.
Deklarasi dukungan digelar di Monumen Jaten, Karanganyar, Rabu (6/11/2025), dihadiri puluhan warga organisasi masyarakat.
Mereka kompak menyerukan agar pemerintah segera mengesahkan gelar kehormatan bagi sosok yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.
Ketua Yayasan Keluarga Besar Soeharto, Kiswadi Agus, menegaskan bahwa Soeharto adalah figur yang jasanya tak bisa dihapus dari lembar sejarah bangsa.
“Pak Harto bukan hanya pemimpin, tapi arsitek pembangunan nasional. Dari masa perang hingga membangun kemandirian ekonomi, beliau bekerja untuk rakyat. Jasanya terlalu besar untuk dilupakan,” tegas Kiswadi.
Kiswadi menuturkan, jejak pengabdian Soeharto bahkan masih terasa hingga hari ini. Melalui kompleks Astana Giribangun — tempat peristirahatan keluarga besar Soeharto — masyarakat sekitar tetap menikmati manfaat ekonomi dari arus peziarah yang tak pernah surut.
“Ribuan orang datang setiap pekan. Mereka belanja, menginap, makan di warung warga. Karanganyar hidup karena nama besar Soeharto,” ujarnya.
Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kawasan ziarah itu adalah bentuk pengabdian pasca kehidupan, yang menegaskan bahwa Soeharto tetap memberi manfaat meski telah tiada.
Pemilihan Monumen Jaten bukan tanpa makna. Di tanah ini, Siti Hartinah (Ibu Tien Soeharto) — pendamping hidup Soeharto — dilahirkan. Kiswadi menyebut, keduanya adalah simbol pasangan nasionalis-religius yang menempatkan pengabdian di atas kepentingan pribadi.
"Pak Harto dan Ibu Tien adalah teladan keluarga Indonesia. Mereka memimpin dengan kesederhanaan, dan melayani dengan hati,” ujar Kiswadi.
Deklarasi itu juga menjadi momentum politik bagi YKBS untuk menunjukkan peran moralnya: menjaga warisan nilai-nilai kepemimpinan Soeharto tanpa terseret kepentingan partisan.
Yayasan ini, yang bermarkas di Karanganyar, aktif mengelola program sosial, pendidikan, dan pelestarian sejarah Orde Baru dengan pendekatan kebangsaan.
"Kami tidak berpolitik praktis. Ini soal sejarah dan penghargaan bangsa terhadap jasa anak negeri,” tambah Kiswadi.
