Juliyatmono Apresiasi Pembaruan Buku Sejarah, Berharap Indonesia Tidak Boleh Menjadi Dogma
- Ist/VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono mengaspriasi langkah Kementerian Kebudayaan memperbahurui buku sejarah dan mendorong sejarah ditulis lebih kritis dan terbuka.
Hal iti diungkapkan Juliyatmono saat rapat dengar pendapat antara Komisi X dengan Kementerian Kebudayaan di DPR RI, Jakarta.
Saat dengar pendapat membahas inisiatif Kementerian Kebudayaan dalam melakukan revisi dan penyusunan ulang narasi sejarah Indonesia, Juliyatmono menilai penerbitan edisi terbaru buku sejarah nasional sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan pengetahuan sejarah dengan perkembangan riset dan tantangan zaman.
Ia menilai sejarah tidak boleh diperlakukan sebagai teks beku yang tak tersentuh perubahan. Seiring berkembangnya temuan ilmiah, metode penelitian, dan sudut pandang historiografi, narasi sejarah nasional juga harus diperbarui agar tetap relevan dan kredibel.
"Penulisan sejarah harus berlandaskan prinsip keilmuan yang ketat, mulai dari penggunaan sumber yang dapat diverifikasi, pemisahan antara data dan tafsir, hingga keterbukaan terhadap kritik akademik, "papar Juliyatmono dalam rilis yang diterima VIVA Jogja, Selasa (16/12/2025).
“Sejarah harus memberi ruang dialog, bukan menjadi alat pembenaran tunggal. Buku sejarah nasional idealnya menghadirkan beragam perspektif agar pembaca memahami proses terbentuknya bangsa secara utuh,” tambahnya.
Dalam konteks pendidikan, Juliyatmono mengatakan pelajaran sejarah semestinya tidak lagi berfokus pada hafalan peristiwa dan tanggal.
Sebaliknya, sejarah perlu diajarkan sebagai sarana berpikir kritis untuk membaca relasi kekuasaan, dinamika sosial, serta perjalanan kebangsaan Indonesia.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan luas komunitas ilmiah dalam penyusunan buku sejarah, termasuk sejarawan, akademisi perguruan tinggi, peneliti, hingga pendidik. Keterlibatan tersebut dinilai krusial untuk menjaga kualitas dan legitimasi akademik buku yang akan digunakan secara nasional.
Untuk itu, Komisi X DPR RI, ungkap Juliyatmono, mendorong agar buku Sejarah Indonesia edisi terbaru tidak diposisikan sebagai narasi final yang tertutup, melainkan sebagai referensi terbuka yang dapat terus diperbaiki melalui diskusi publik dan evaluasi ilmiah berkelanjutan.
Ia menambahkan, pembaruan sejarah nasional merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan karakter bangsa.
Dengan fondasi sejarah yang kuat dan objektif, generasi muda diharapkan tumbuh sebagai warga negara yang kritis, berpengetahuan, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang matang.
