Fadli Zon Sesalkan Ketidakhadiran PB XIV Purbaya, Termasuk dalam Dialog Keraton Surakarta
- VIVA Jogja
SOLO, VIVA Jogja - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyesali ketidakhadiran PB XIV Purbaya dalam dialog serta peraesmian Panggung Songgobueono serta penataan ulang Musium Keraton Kasunanan Surakarta.
Menurut Fadli Zon, setelah 40 hari mangkatnya Pakubuwono XIII Hanggabehi sudah mengundang semua pihak tapi sayangnya memang tidak semua pihak mau hadir. Tentu ini jadi catatan bagi Kementerian Kebudayaan.
"Kehadiran itu juga sebuah penghormatan bagi pemerintah. Kedepan tentu kami akan mengambil langkah langkah tertentu untuk membuat kondisi lebih kondusif, " papar Fadli Zon usai melihat bagunan Panggung Songgobuwono, di Keraton Kasunanan Surakarta, Selasa (16/12/2025) malam.
Ia mengatakan dialog tanpa kehadiran tokoh kunci sulit menghasilkan keputusan strategis. Dan kondisi tersebut diungkap Fadli Zon menjadi Ini catatan.
Ditambahkan Fadli Zon, ketidakhadiran PB XIV Purbaya bukan sekadar soal undangan yang tidak dipenuhi. Absensi tersebut, ungkap Fadli Zon dibaca sebagai sinyal kuat bahwa proses rekonsiliasi internal keraton belum menemukan titik temu.
Dan, Negara hadir bukan untuk mengadili, tapi memastikan warisan budaya tidak menjadi korban konflik elite.
"Keraton Surakarta bukan hanya institusi keluarga, melainkan cagar budaya nasional yang keberlangsungannya menjadi tanggung jawab negara. Konflik yang berlarut berpotensi menghambat pelestarian sekaligus membuka risiko kerusakan fisik bangunan bersejarah, " ujarnya.
Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa program revitalisasi keraton sangat bergantung pada stabilitas internal. Tanpa kesepakatan dasar di antara pihak-pihak kunci, percepatan revitalisasi dinilai sulit dilakukan.
“Semakin tidak kondusif situasinya, semakin lambat revitalisasi berjalan. Ini fakta yang tidak bisa dihindari,” kata pejabat tersebut.
Saat ini, revitalisasi masih difokuskan pada area tertentu seperti panggung budaya dan museum. Namun, tanpa keterlibatan semua pihak, termasuk PB XIV Purbaya, arah kebijakan jangka panjang dinilai belum memiliki pijakan yang kuat.
Di tengah absennya kembali PB XIV Purbaya, muncul pula tudingan terhadap netralitas pemerintah.
Pemerintah membantah keras anggapan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional dan berbasis regulasi.
“Kami mengenal semua tokoh keraton, tapi itu tidak berarti keberpihakan. Negara bekerja atas dasar hukum, bukan relasi personal,” ujarnya.
