Di UNSA, Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono Soroti Urgensi Reformasi Pendidikan Tinggi Nasional
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Anggota Komisi X DPR RI, Juliatmono, meminta kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran, tetapi juga sebagai simpul inovasi yang menjembatani kepentingan negara, masyarakat, dan dunia usaha.
Karena itu, Juliyatmono menekankan urgensi reformasi ekosistem pendidikan tinggi nasional guna memastikan Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan global sekaligus menjamin akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Kemitraan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Surakarta (UNSA), Karanganyar, Senin (22/12/2025).
Di hadapan jajaran pimpinan universitas dan civitas akademika, Juliatmono menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia nasional.
“Transformasi pendidikan tinggi harus diarahkan pada penguatan riset yang relevan, kolaboratif, dan berdampak. Tanpa itu, perguruan tinggi akan tertinggal dari dinamika global,” ujar Juliatmono.
Menurut Juliatmono, penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri merupakan fondasi utama dalam membangun daya saing nasional.
Karena itu Juliyatmono mendorong penyelarasan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan agenda pembangunan jangka panjang, termasuk melalui pengembangan kurikulum yang adaptif serta riset yang berorientasi solusi.
Dalam konteks tersebut, Juliyatmono menyoroti pentingnya integrasi antara aktivitas akademik dan ekosistem riset nasional. Kehadiran lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ungkap Juliyatmono, dapat menjadi katalis bagi pengembangan penelitian strategis, termasuk di bidang teknologi dan mitigasi bencana.
Selain isu daya saing, Juliatmono juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan tinggi. Ia menilai, kualitas pendidikan tidak boleh menjadi privilese kelompok tertentu, melainkan harus dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.
Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas riset di perguruan tinggi harus berjalan seiring dengan kebijakan afirmatif yang membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan wilayah tertinggal.
Dalam kesempatan tersebut, Juliatmono menyoroti peran strategis program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai instrumen mobilitas sosial.
Ia menyebut, berbagai indikator nasional menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga.
