SPPG di Karanganyar Mati Suri, Puluhan Dapur Gizi Belum Beroperasi
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karanganyar dinilai mati suri, menyusul banyaknya dapur gizi yang hingga kini belum beroperasi meski telah terdata secara administratif.
Kondisi tersebut diakui Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai dampak dari belum optimalnya pengelolaan dan ketertiban administrasi.
Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana menyampaikan bahwa hambatan utama pelaksanaan SPPG bukan berasal dari ketersediaan pasokan bahan pangan, melainkan dari kelengkapan dokumen dan proses administrasi.
“Bukan karena pasokan yang terlambat, tetapi administrasinya yang belum tertib. Semua dokumen harus terus diperbarui agar pencairan anggaran bisa dilakukan,” ujar Adhe, usai Rakor SPPG di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, setiap pencairan dana negara wajib disertai proposal dan laporan pertanggungjawaban yang lengkap. Jika hal tersebut belum dipenuhi, maka anggaran tidak dapat dicairkan dan berdampak langsung pada terhentinya operasional dapur gizi.
“Kalau proposal belum dipertanggungjawabkan, tentu tidak bisa dicairkan. Ini aturan negara dan harus dipatuhi,” tegasnya.
Berdasarkan data sementara Pemkab Karanganyar, dari 116 unit SPPG yang tercatat, baru sekitar 60 dapur gizi yang aktif beroperasi. Sementara puluhan unit lainnya belum berjalan meski telah terdaftar, sehingga jangkauan penerima manfaat belum maksimal.
Adhe menambahkan, setiap dapur gizi memiliki kapasitas pelayanan yang berbeda-beda.
“Satu dapur bisa melayani 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat, tergantung kapasitas dan kesiapan masing-masing. Karena itu, yang dikejar bukan sekadar jumlah, tetapi ideal dan tepat sasaran,” katanya.
Untuk mengakhiri kondisi mati suri tersebut, Pemkab Karanganyar saat ini melakukan evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir.
Evaluasi mencakup penataan administrasi, pendataan ulang unit SPPG, pemetaan kapasitas dapur, hingga penguatan manajemen pengelola agar program dapat berjalan berkelanjutan.
Selain itu, evaluasi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya hambatan operasional maupun kejadian luar biasa yang dapat mengganggu pelaksanaan program.
Pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan SPPG yang lebih tertib, aman, dan minim kendala.
Terkait pelaksanaan program saat libur sekolah, Adhe menilai pemberian makanan bergizi tetap perlu dilakukan.
“Menurut saya tetap diberikan, karena di dalamnya ada susu, roti, dan sumber protein. Asupan gizi anak tidak boleh terhenti,” ujarnya.
