Penunjukan Tedjowulan Diprotes, Menbud Fadli Zon Tegaskan Alasan Pemerintah
- VIVA Jogja
SOLO, VIVA Jogja - KGPA Tedjowulan resmi menerima mandat dari pemerintah sebagai Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta.
Penunjukan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Kebudayaan dan diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon di lingkungan Keraton Solo, Minggu (18/1/2026).
Namun, keputusan tersebut tidak berjalan tanpa polemik. Pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya secara terbuka menyampaikan penolakan, dengan alasan proses penunjukan dinilai tidak melibatkan komunikasi dan persetujuan dari internal keraton sebagai pemangku adat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa langkah pemerintah sepenuhnya dilandasi kepentingan pelestarian cagar budaya.
Ia menyatakan Keraton Kasunanan Surakarta merupakan aset sejarah nasional yang memiliki nilai strategis dan harus dijaga keberlanjutannya oleh negara.
“Pemerintah melihat dari perspektif pelindungan cagar budaya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan situs bersejarah ini tetap terawat dan tidak mengalami kerusakan,” ujar Fadli Zon usai penyerahan SK di Sasana Handrawina, Minggu (18/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Fadli Zon mengungkapkan hasil peninjauan langsung ke sejumlah bagian keraton. Ia menemukan masih banyak bangunan yang kondisinya kurang terawat dan membutuhkan penanganan segera agar tidak semakin mengalami penurunan kualitas fisik.
Menurutnya, revitalisasi Keraton Solo menjadi agenda mendesak, mengingat kawasan tersebut menyimpan potensi besar sebagai pusat kegiatan kebudayaan sekaligus destinasi wisata berbasis sejarah, religi, dan tradisi.
“Keraton ini punya potensi luar biasa. Jika dikelola dengan baik, manfaatnya bukan hanya untuk keluarga besar keraton, tetapi juga masyarakat Kota Solo dan pelestarian budaya nasional,” jelasnya.
Terkait isu komunikasi dengan pihak PB XIV Purbaya, Fadli Zon menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan telah berulang kali mengupayakan dialog. Ia menyebut undangan resmi selalu disampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam setiap agenda kementerian.
“Kami selalu mengundang secara formal. Prinsip kami kooperatif dan terbuka untuk berkomunikasi. Termasuk acara hari ini, undangan juga sudah disampaikan,” katanya.
Ia juga menanggapi polemik mengenai penulisan nama dalam undangan resmi. Menurut Fadli Zon, tata administrasi pemerintahan mengacu pada identitas resmi yang diakui negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
