Juliyatmono Apresiasi Kinerja Perpusnas, Dorong Penguatan Literasi hingga Daerah 3T
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Anggota DPR RI Komisi X, Juliyatmono, menegaskan bahwa literasi tidak boleh dipersempit hanya sebagai urusan sekolah atau pendidikan formal.
Ia mengingatkan, literasi merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan harus ditempatkan sebagai agenda strategis negara.
Menurut Juliyatmono, penguatan literasi memiliki peran kunci dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, memperkuat daya saing bangsa di tingkat global, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Tanpa fondasi literasi yang kuat, berbagai program pembangunan berisiko tidak berjalan optimal.
“Komisi X DPR RI memandang literasi sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Karena itu, kebijakan literasi harus dirancang secara terintegrasi, mulai dari perencanaan program hingga dukungan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Juliyatmono dalam rilis yang diterima VIVA Jogja, Selasa (20/1/2026).
Ia menilai, literasi harus dipahami secara lebih luas, mencakup kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, hingga memanfaatkan informasi secara bijak di era digital.
Dalam konteks ini, kebijakan literasi tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor dan lintas lembaga.
Juliyatmono mengapresiasi kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang dinilai terus menunjukkan perbaikan dari sisi tata kelola, capaian program, serta pemanfaatan teknologi digital.
Transformasi layanan perpustakaan, menurutnya, menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan perubahan zaman.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program literasi tidak hanya diukur dari capaian administratif atau inovasi teknologi, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tantangan terbesar, kata Juliyatmono, adalah memastikan program literasi benar-benar menjangkau masyarakat luas, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur pendukung.
Untuk menekan kesenjangan literasi antarwilayah, ia mendorong percepatan transformasi digital perpustakaan, optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan daerah. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat di daerah memiliki akses literasi yang setara dengan wilayah perkotaan.
“Penguatan infrastruktur dan layanan literasi di daerah menjadi kunci untuk menekan kesenjangan literasi antarwilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Juliyatmono menegaskan komitmen DPR RI melalui Komisi X untuk terus mengawal kebijakan literasi agar selaras dengan arah pembangunan nasional.
