Ojol dan Becak Demo di Solo, Desak Wali Kota Terbitkan SK Larangan Bajaj
- VIVA Jogja
SOLO, VIVA Jogja - Persoalan transportasi perkotaan kembali mencuat di Kota Solo. Puluhan pengemudi ojek online (ojol) dan becak yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Soloraya mendatangi Balai Kota Solo, Kamis (22/1/2026), menuntut kejelasan aturan terkait operasional bajaj sebagai angkutan penumpang.
Mereka mendesak Wali Kota Solo Respati Ardi segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang secara tegas melarang kendaraan roda tiga tersebut mengangkut penumpang di wilayah Kota Solo.
Menurut mereka, aturan yang ada saat ini belum cukup kuat untuk mengatasi persoalan di lapangan.
Sejak pagi, massa menyampaikan aspirasi lewat orasi dan spanduk tuntutan. Sejumlah pengemudi becak ikut bergabung, menyuarakan keresahan yang sama. Namun, mereka belum dapat berdialog langsung dengan Wali Kota Solo karena sedang bertugas di luar kota.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat. Lalu lintas di sekitar Balai Kota Solo tetap lancar karena jumlah peserta aksi tidak terlalu banyak.
Koordinator aksi R Bambang Wijanarko mengatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan karena upaya dialog sebelumnya belum membuahkan hasil.
Ia menyebutkan Pemkot Solo sebenarnya sudah memiliki Surat Edaran yang melarang bajaj beroperasi sebagai angkutan umum, namun aturan tersebut belum cukup kuat sebagai dasar penindakan.
“Di lapangan, surat edaran itu sulit dijadikan pegangan. Kami ingin ada SK supaya jelas dan tegas,” ujar Bambang.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berdampak di Solo, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah lain. Beberapa pemerintah daerah sudah lebih dulu membatasi atau melarang bajaj mengangkut penumpang kecuali memenuhi syarat tertentu.
Dari sisi ekonomi, kehadiran bajaj dinilai memukul pendapatan pengemudi ojol dan becak. Bambang menyebut penghasilan ojol di Solo turun hingga 40–50 persen sejak bajaj beroperasi di sejumlah titik strategis seperti mal, stasiun, dan fasilitas publik.
“Tarifnya sama, tapi penumpangnya bisa lebih banyak. Ini jelas memberatkan kami,” katanya.
Pengurus Garda Soloraya Sugeng menyampaikan Wali Kota Solo dijadwalkan menemui perwakilan komunitas pada Sabtu (24/1/2026).
Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan keputusan nyata. Jika tidak, Garda Soloraya membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
