Tak Bergantung Dana Desa, Berjo Karanganyar Raup Rp11,85 Miliar dari Wisata, PADesa Tembus Rp5 Miliar
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - BUMDes Alam Berjo mencatatkan pendapatan usaha Rp11,85 miliar sepanjang 2025, dengan setoran Pendapatan Asli Desa (PADesa) lebih dari Rp5 miliar ke kas Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar.
Capaian ini mengantarkan Berjo sebagai salah satu desa terkaya dan paling mandiri secara fiskal, sehingga relatif tak terdampak isu pemotongan Dana Desa berkat kekuatan sektor pariwisata.
Direktur BUMDes Alam Berjo, Sularno, menegaskan capaian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan hasil konsistensi tata kelola usaha desa yang berorientasi pada profit sekaligus keberlanjutan.
Sepanjang 2025, total pendapatan kotor BUMDes tercatat mencapai Rp11,85 miliar, dengan laba bersih sebesar Rp8,54 miliar setelah dikurangi biaya operasional.
Menurut Sularno, sektor pariwisata menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi desa. Air Terjun Jumog menyumbang pendapatan bruto sebesar Rp9,69 miliar, disusul Telaga Madirda dengan kontribusi Rp2,1 miliar.
Skema bisnis yang diterapkan menempatkan wisata desa tidak sekadar sebagai objek rekreasi, tetapi sebagai aset produktif yang menopang struktur fiskal desa secara berkelanjutan.
“Sesuai Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025, 60 persen laba bersih atau sekitar Rp5,12 miliar kami setorkan langsung sebagai PADesa. Ini adalah bentuk komitmen bahwa BUMDes bukan hanya entitas bisnis, tetapi instrumen penguatan keuangan desa,” ujar Sularno.
Ia menjelaskan, porsi laba yang tidak disetorkan ke kas desa dialokasikan untuk ekspansi usaha, perbaikan layanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Strategi ini ditempuh untuk memastikan BUMDes tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan tren pariwisata serta dinamika ekonomi makro.
Dalam kerangka keberlanjutan, BUMDes Alam Berjo juga menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur pendukung.
Akses jalan menuju Telaga Madirda telah diperlebar dan ditata ulang guna meningkatkan kenyamanan dan kapasitas kunjungan wisatawan.
“Kami memandang infrastruktur sebagai faktor ekonomi, bukan sekadar fasilitas. Semakin nyaman akses dan layanan, semakin tinggi daya saing destinasi dan nilai tambah yang dihasilkan bagi desa,” kata Sularno.
Selain pariwisata, pengembangan unit usaha nonwisata juga mulai dipercepat. Penguatan kapasitas pengelola dan diversifikasi usaha diproyeksikan menjadi penopang baru agar struktur pendapatan desa tidak bergantung pada satu sektor semata.
